Banu Lesmana Bagaskara menilai Gen Z bukan generasi apolitis, tetapi masih menghadapi hambatan masuk partai politik. Yolanda Aprillia mendorong ruang nyata bagi anak muda untuk memperjuangkan rakyat.
JAKARTA – Generasi Z bukan generasi apolitis. Anak muda justru kritis terhadap isu lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Namun, keterlibatan mereka dalam partai politik masih menghadapi hambatan.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Banu Lesmana Bagaskara, mengatakan partai politik semestinya tidak hanya menjadi kendaraan elektoral yang aktif menjelang pemilihan umum. Partai juga memiliki fungsi pendidikan politik dan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan.
“Gen Z bukan generasi apolitis. Mereka kritis terhadap isu politik, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Namun, sayangnya, sistem hari ini membuat anak muda sulit bergabung dengan partai politik,” kata Banu dalam diskusi fireside chat Merah Muda Fest 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta, Minggu (25/10/2026) malam.
Menurut Banu, anggapan bahwa partai politik hanya aktif setiap lima tahun perlu diluruskan. Organisasi politik memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran masyarakat sekaligus membuka ruang partisipasi yang berkelanjutan.
“Organisasi partai politik sering kali dicap sebagai organisasi lima tahun sekali. Berita baiknya, partai politik memiliki fungsi pendidikan politik,” ungkapnya.
Ia menilai partai dapat menjadi tempat bagi anak muda untuk mempelajari persoalan publik, mengembangkan kemampuan advokasi, dan terlibat dalam proses penyusunan kebijakan.
“Di Repdem kita belajar mengadvokasi masyarakat dan mengambil peran untuk turut serta berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Banu menilai persoalannya bukan semata-mata pada minat politik generasi muda, melainkan juga tersedianya saluran yang memungkinkan kepedulian mereka berkembang menjadi keterlibatan nyata.

Pandangan tersebut sejalan dengan Kader muda PDI Perjuangan Jawa Timur sekaligus anggota Repdem, Yolanda Aprillia Pradhita. Ia menilai politik seharusnya berangkat dari persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama kelompok kecil yang membutuhkan keberpihakan nyata.
Menurut alumnus Universitas Airlangga itu, keberpihakan kepada wong cilik tidak cukup disampaikan melalui retorika. Keberpihakan harus diwujudkan melalui pendampingan masyarakat, pengorganisasian kekuatan rakyat, dan pengawalan kebijakan.
“Politik seharusnya hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan, bukan hanya ketika suara mereka dibutuhkan. Keberpihakan kepada wong cilik harus terlihat dari kerja nyata: mendengar persoalan masyarakat, mengorganisasi kekuatan rakyat, mengawal kebijakan, dan memperjuangkan agar suara mereka ikut menentukan keputusan,” ujar Yolanda.
Ia menegaskan, generasi muda perlu mendapat kesempatan untuk terlibat sebagai pelaku dalam proses politik, bukan hanya menjadi peserta kegiatan atau pelengkap organisasi.
“Anak muda jangan hanya diajak datang dan meramaikan kegiatan politik. Mereka perlu diberi ruang untuk berpikir kritis, belajar mengorganisasi masyarakat, dan terlibat dalam perjuangan nyata,” katanya.
Yolanda menilai pendidikan politik semestinya membangun pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak untuk ikut menentukan arah kebijakan. Karena itu, kaderisasi tidak cukup berhenti pada pengenalan struktur dan organisasi partai.
Lebih jauh, proses tersebut perlu membekali anak muda dengan kemampuan memahami persoalan publik, menyerap aspirasi masyarakat, dan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui kerja politik yang berkelanjutan.
Diskusi Merah Muda Fest 2026 itu mengangkat tantangan penting bagi regenerasi politik: bagaimana mengubah kepedulian anak muda terhadap persoalan sosial menjadi partisipasi yang bermakna.
Keterlibatan generasi muda tidak cukup diukur dari jumlah peserta kegiatan atau anggota baru yang bergabung. Ruang untuk menyampaikan gagasan, melakukan advokasi, dan ikut mengawal kebijakan menjadi bagian penting agar anak muda dapat mengambil peran dalam kehidupan demokrasi. (goek)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS












