JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menegaskan ekspansi industri harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Pertumbuhan sektor industri, menurutnya, tidak boleh dibayar dengan munculnya kerusakan ekologis atau persoalan pencemaran di sekitar kawasan industri.

“Industri harus tumbuh, tetapi pertumbuhan itu tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan. Pengawasan harus berjalan sejak awal, bukan baru bergerak setelah muncul persoalan pencemaran,” tegas Novita dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Novita setelah mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Multimas Nabati Asahan di Kawasan Industri Terpadu Wilmar (KITW), Kabupaten Serang, Banten, Rabu (23/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII melihat secara langsung berbagai persoalan dan kebutuhan industri, mulai dari kepastian pasokan bahan baku, operasional kawasan, hingga dampak keberadaan industri terhadap perekonomian masyarakat. Kunjungan juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah di sektor perindustrian.

Novita mengatakan kebutuhan industri terhadap bahan baku, khususnya crude palm oil (CPO), perlu diimbangi dengan kepastian pasokan dari dalam negeri. Menurutnya, ketersediaan bahan baku harus dibangun melalui skema pengadaan yang efisien dan berkelanjutan sehingga industri tetap mendapatkan pasokan dengan biaya yang kompetitif.

Namun, kepastian bahan baku dan ekspansi kapasitas industri tidak boleh membuat aspek lingkungan ditempatkan sebagai persoalan sekunder.

Novita meminta pemerintah daerah dan pelaku industri memperkuat pengawasan terhadap potensi pencemaran. Pengawasan, kata dia, harus dilakukan sejak tahap awal dan berjalan secara konsisten selama kegiatan industri berlangsung.

Menurutnya, keberadaan kawasan industri memang memiliki dampak ekonomi, termasuk membuka aktivitas usaha dan lapangan pekerjaan. Karena itu, manfaat ekonomi tersebut perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Di sisi lain, Novita mengapresiasi berbagai program yang telah dijalankan perusahaan untuk mendukung perekonomian daerah. Namun, ia meminta program tersebut dievaluasi secara berkala agar manfaatnya tidak berhenti pada kegiatan jangka pendek.

“Evaluasi perlu dilakukan untuk melihat apakah program yang telah berjalan benar-benar mampu menciptakan aktivitas ekonomi, memperkuat industri lokal, serta memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat,” ujar legislator PDI Perjuangan dari Dapil VII Jawa Timur itu.

Dalam konteks kebijakan industri, Novita juga menyoroti persoalan biaya operasional dan kepastian pasokan yang masih menjadi tantangan bagi sejumlah pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang dapat menjaga efisiensi produksi tanpa mengurangi standar perlindungan lingkungan.

“Jangan sampai biaya operasional yang terus meningkat membuat industri nasional kehilangan daya saing. Negara harus hadir memberikan kepastian bahan baku, efisiensi biaya, dan kebijakan yang menjaga industri tetap produktif,” katanya.

Persoalan konektivitas juga menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan Komisi VII ke kawasan industri tersebut. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong percepatan pembangunan dan penyempurnaan simpang susun menuju Kawasan Industri Terpadu Wilmar untuk memperlancar mobilitas industri dan mengurai persoalan lalu lintas. Kawasan tersebut disebut menaungi puluhan perusahaan lain sehingga penguatan infrastrukturnya memiliki dampak lebih luas.

Sementara terkait kebijakan ekspor, Novita meminta pemerintah memberikan penjelasan yang terbuka mengenai potensi ekspor, volume produk yang dapat diserap pasar internasional, serta arah kebijakan ke depan.

Menurutnya, kebijakan ekspor perlu dilihat secara utuh dari sisi kepentingan nasional, daya saing industri, kemampuan memperluas pasar, serta keberlanjutan pasokan bahan baku.

Sikap tersebut sejalan dengan perhatian Novita sebelumnya terhadap rencana penataan tata kelola ekspor komoditas strategis. Ia meminta setiap perubahan kebijakan dikaji secara komprehensif agar tidak mengganggu industri nasional yang telah membangun pasar dan bersaing di tingkat global.

Novita menegaskan seluruh masukan dari pelaku industri akan menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR. Ia ingin kebijakan pemerintah tidak berhenti pada regulasi, tetapi mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi dunia usaha sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

“Industri harus tetap tumbuh, ekspor harus meningkat, ekonomi daerah harus bergerak, tetapi lingkungan dan kepentingan masyarakat juga harus terlindungi. Titik keseimbangannya harus ditemukan melalui kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan nyata industri,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS