TUBAN – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan, menginisiasi program penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Koperasi di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Minggu (16/8/2026). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur ekonomi kerakyatan di tingkat bawah.

​Acara sosialisasi tersebut menghadirkan para pelaku usaha mikro, kader partai, dan narasumber teknis guna merumuskan langkah strategis agar UMKM lokal mampu mandiri serta naik kelas.

​Dalam pemaparannya, Ony menekankan pentingnya konsolidasi para pelaku usaha kecil melalui wadah koperasi. Ia mengutip prinsip Trisakti yang dicanangkan Bung Karno sebagai pijakan dasar pergerakan ekonomi daerah.

​”Berbicara UMKM, saya teringat pesan Bung Karno tentang kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam budaya. Berusaha sendiri itu berat, maka solusinya adalah berkumpul membentuk koperasi. Kita yang kecil-kecil ini harus bersatu supaya kuat,” ujar Ony di Tuban, Minggu.

​Ony menjelaskan, meski pembinaan UMKM secara langsung berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten, pihaknya di tingkat provinsi terus mendorong program penguatan yang memberi dampak langsung hingga level desa.

​”Kabupaten punya tugas, tetapi di tingkat provinsi kita juga bisa berbuat. Kami menggagas agar ada manfaat langsung yang mengkoordinir pergerakan ekonomi masyarakat dan kader,” tegasnya.

​Dalam kegiatan tersebut, hadir pula pelaku usaha muda berusia 25 tahun asal Kecamatan Soko yang sukses memproduksi bawang goreng dan usaha furnitur Mebel Jarwo sebagai contoh konkret kemandirian pemuda setempat.

​Pada kesempatan yang sama, pemateri Abu Kholifah, S.T., memaparkan lima poin penting yang menjadi fokus pengembangan produk UMKM agar siap bersaing di pasar modern dan ekosistem digital:

​Permodalan: Pemenuhan akses pembiayaan yang ramah bagi pelaku usaha mikro.

​Peningkatan SDM: Pelatihan ekonomi kreatif untuk mengasah keahlian teknis pelaku usaha.

​Standarisasi Kemasan: Pembuatan packaging yang menarik dan higienis agar memiliki daya saing pasar.

​Legalitas Usaha: Pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin P-IRT oleh Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK) PDI Perjuangan Tuban.

​Uji Ketahanan Pangan: Penjaminan mutu serta keamanan konsumsi khusus produk makanan olahan.

​Abu Kholifah menambahkan bahwa penguatan kapasitas usaha rakyat melalui digitalisasi dan pendampingan izin hukum merupakan instrumen penting untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah.

​Melalui sosialisasi ini, konsolidasi ekonomi berbasis UMKM dan koperasi di Kabupaten Tuban diharapkan terus meluas melalui pendampingan berkelanjutan di tiap desa.(dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS