Oleh Djarot Saiful Hidayat*

SETIAP 27 Juli, ingatan kolektif bangsa ini seharusnya berhenti sejenak. Bukan untuk seremoni, tetapi untuk jujur mengakui, ada peristiwa kelam yang sampai hari ini belum tuntas dipertanggungjawabkan.

Kerusuhan 27 Juli 1996, yang lazim disebut Kudatuli, adalah diksi rezim Orde Baru untuk membalik fakta.

Yang disebut kerusuhan itu sesungguhnya adalah penyerangan telanjang terhadap kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro 58, Menteng, dengan tujuan tunggal, menurunkan Megawati Soekarnoputri dari kursi ketua umum yang direbutnya secara sah lewat dukungan akar rumput.

Kudatuli bukan sekadar konflik internal partai. Ia adalah pembungkaman terhadap demokrasi dan terhadap suara kritis rakyat yang mulai lelah pada kekuasaan yang otoriter. Ironi paling menyakitkan, mereka yang justru diserang secara brutal itulah yang kemudian diseret ke meja hijau.

Kudatuli menjadi pemantik awal perlawanan rakyat terhadap rezim Orde Baru, yang 2 tahun kemudian benar benar tumbang.

Kronik Sebuah Kudeta

Kisahnya bermula jauh sebelum hari nahas itu. Megawati, yang pada mulanya dipandang sebelah mata oleh kekuasaan karena dianggap tidak punya ambisi politik seperti ayahnya, justru berhasil merebut hati arus bawah partai. Kongres IV PDI di Medan pada Juli 1993 berakhir buntu, gagal memilih ketua umum di tengah persaingan sejumlah calon internal.

Kebuntuan itu berlanjut ke Kongres Luar Biasa di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, awal Desember 1993, tempat dukungan arus bawah untuk Megawati mengalir deras meski pemerintah sudah menerbitkan larangan resmi terhadap pencalonannya.

KLB itu sendiri berakhir deadlock, caretaker angkat kaki tanpa mengumumkan hasil resmi, namun mayoritas peserta sudah telanjur menyatakan Megawati sebagai ketua umum secara de facto.

Baru pada Musyawarah Nasional di Jakarta akhir Desember 1993, kedudukannya dikukuhkan secara de jure. Popularitasnya terus menanjak sejak proses berliku itu membuat istana gelisah.

Kekuasaan yang telah tiga dekade menata Golkar sebagai kendaraan tunggal dan menekan partai partai lain untuk fusi, tidak siap menghadapi kebangkitan simbolik seorang putri Soekarno di panggung oposisi.

Skenario pun disusun. Rezim memobilisasi kelompok tandingan di bawah Soerjadi lewat kongres tandingan di Medan pada Juni 1996, yang oleh banyak kalangan disebut direkayasa dengan sokongan aparat.

Ketika Megawati dan pendukungnya menolak hasil kongres itu dan tetap menguasai kantor DPP, jalan kekerasan pun dipilih.

Pada pagi 27 Juli 1996, massa yang mengaku pendukung Soerjadi menyerbu kantor tersebut, dibiarkan dan bahkan didukung oleh unsur militer Orde Baru. Bentrokan meluas menjadi kerusuhan 2 hari di Jakarta.

Investigasi Komnas HAM yang dipimpin Baharuddin Lopa dan Asmara Nababan, dimulai sehari setelah kejadian, mencatat 5 orang tewas, 149 luka, 23 hilang, dan kerugian materiil mencapai Rp 100 miliar.

Sejarawan Edward Aspinall, dalam bukunya “Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia” (Stanford University Press, 2005), mengulas peristiwa ini secara khusus dalam bab berjudul “Prelude to the Fall: The 1996 Crisis and Its Aftermath”.

Aspinall menempatkan kudeta terhadap Megawati bukan sebagai insiden terisolasi, melainkan sebagai bagian dari pola represi yang semakin personal dan gelap pada dekade terakhir kekuasaan Soeharto.

Ia menyebut fenomena ini sebagai kecenderungan sultanism, sebuah corak kekuasaan yang kian bertumpu pada kehendak pribadi presiden, ketimbang institusi kolektif militer dan teknokrat yang membesarkannya sejak 1965.

Analisis Aspinall menegaskan, serangan pada kantor PDI justru menjadi blunder politik terbesar Soeharto. Alih alih meredam Megawati, langkah itu membangkitkan simpati luas dan mempersatukan elemen elemen oposisi yang selama ini berjalan sendiri sendiri, mulai dari mahasiswa, kelompok pers alternatif, hingga aktivis hak asasi manusia.

Represi yang dimaksudkan untuk mematikan justru menjadi bahan bakar. Aspinall mencatat, kepercayaan publik terhadap institusi negara, termasuk pengadilan yang kemudian mengadili korban alih alih pelaku, runtuh secara telak.

Legitimasi rezim yang selama ini dibangun di atas narasi stabilitas dan pembangunan, mulai retak dari titik itu.

Yang membuat buku ini penting bukan hanya kronik faktualnya, melainkan kerangka analisisnya tentang bagaimana perlawanan rakyat terhadap otoritarianisme bekerja secara kumulatif.

Aspinall menunjukkan, Kudatuli menjadi simpul yang menyambungkan gerakan gerakan kecil menjadi gelombang besar, yang 2 tahun kemudian, ditambah krisis moneter Asia dan tekanan ekonomi yang menghantam rakyat kecil, berujung pada tumbangnya Soeharto pada Mei 1998.

Dengan kata lain, 27 Juli adalah nomor pembuka dari babak akhir kekuasaan otoriter tersebut.

Pelajaran Hari Ini

Sekitar 30 tahun berselang, pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang bersalah pada 1996. Komnas HAM sendiri sudah lama merekomendasikan agar kasus ini diproses lewat pengadilan HAM ad hoc berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Namun, rekomendasi itu tetap mengendap di Kejaksaan Agung tanpa kepastian, seolah kekerasan politik oleh kekuasaan bisa lolos sepanjang waktu berjalan cukup lama.

Ketiadaan pertanggungjawaban ini menyisakan preseden buruk bagi setiap generasi yang datang setelahnya.

Sebuah demokrasi tidak diukur semata dari rutinnya pemilu digelar, melainkan dari sejauh mana hak politik warga negara dilindungi dari kekerasan kekuasaan.

Hak untuk berhimpun, hak untuk memilih pemimpin partai sendiri, hak untuk mempertahankan kantor dan kedaulatan organisasi tanpa diserbu aparat, semua itu adalah fondasi yang tanpanya demokrasi hanya menjadi prosedur kosong.

Ketika kekerasan seperti Kudatuli dibiarkan tanpa penyelesaian, yang terjadi bukan sekadar luka masa lalu yang menganga, tetapi preseden yang menegaskan hak politik warga negara bisa dirampas kapan saja tanpa risiko bagi pelakunya.

Demokrasi akan selalu rapuh jika dibangun di atas ketidakpastian semacam ini, Sebab rasa aman warga untuk berpendapat dan berorganisasi adalah syarat mutlak, bukan pelengkap.

Kerapuhan itu terlihat dalam data. Indeks Demokrasi Indonesia yang dirilis BPS untuk tahun 2024 mencatat skor keseluruhan 79,81, naik tipis dari 79,51 pada 2023.

Namun sub-indikator kebebasan sipil hanya meraih 5,29, angka terendah dari lima aspek yang diukur.

Economist Intelligence Unit juga mencatat skor demokrasi Indonesia tahun 2024 melorot dari 6,53 menjadi 6,44, membuat peringkat global Indonesia turun dari posisi 56 ke posisi 59.

Angka angka itu adalah gema dari persoalan yang sama, ruang kebebasan berpendapat dan berkumpul yang direnggut paksa di Jalan Diponegoro pada 1996 ternyata belum sepenuhnya pulih, kendati mekanisme pemilu berjalan rutin lima tahunan.

Refleksi ini seyogianya tidak dipersempit hanya sebagai memori kebanggaan PDI Perjuangan semata.

Kudatuli adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang pernah dan akan terus berjuang melawan segala bentuk otoritarianisme, dari mana pun ia datang.

Demokrasi yang telah dibayar dengan darah dan air mata di Jalan Diponegoro itu adalah amanah bersama, bukan properti satu golongan.

Menjaga demokrasi hari ini berarti memastikan kekuasaan tidak lagi bisa merampas ruang sipil dengan tangan besi, memastikan hukum bekerja untuk korban bukan untuk pelindung kekuasaan, dan memastikan hak politik setiap warga negara dijaga sebagai fondasi, bukan sekadar formalitas prosedural.

Kudatuli mengajarkan satu hal yang tidak lekang oleh waktu.

Kekerasan kekuasaan terhadap suara rakyat, cepat atau lambat, akan berbalik menjadi bumerang bagi kekuasaan itu sendiri.

Bangsa matang adalah bangsa yang berani mengingat lukanya, agar tidak mengulang kesalahan yang sama dengan wajah yang baru.

*Djarot Saiful Hidayat, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan

tulisan ini dimuat oleh kompas.com, 24 Juli 2026.

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS