Oleh Ony Setyawan*

DI TENGAH derasnya dinamika politik nasional, PDI Perjuangan kembali menjadi sorotan. Salah satu narasi yang terus diulang dan dipelintir adalah tudingan, bahwa PDI Perjuangan sedang menjalankan politik “dua kaki”.

Sebagai kader DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban sekaligus anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, saya merasa perlu meluruskan.

Tudingan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga merupakan bentuk penyederhanaan demokrasi yang berbahaya bagi nalar publik.

Demokrasi Bukan Hitam Putih

Demokrasi tidak sesederhana hanya ada dua pilihan: mendukung atau menolak. Seolah-olah politik itu seperti pertandingan sepak bola; semua orang harus memilih satu tribun dan tidak boleh berpindah tempat.

Padahal demokrasi yang sehat justru menuntut sikap objektif dan kedewasaan berpikir. Kita harus berani memberikan koreksi ketika ada kebijakan yang tidak tepat, sekaligus berani memberikan apresiasi ketika pemerintah mengambil langkah yang benar dan benar-benar berpihak kepada rakyat. Jika setiap kebijakan harus ditolak hanya agar disebut oposisi, itu keliru. Jika setiap kebijakan harus diamini tanpa kritik agar dianggap loyal, itu juga tidak benar.

Demokrasi membutuhkan ruang dialog, bukan ruang dikotomi. Demokrasi butuh adu gagasan, bukan adu kebencian.

Ukuran PDI Perjuangan: Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat

Sejak awal berdiri, garis perjuangan PDI Perjuangan tidak pernah berubah. Satu-satunya tolok ukur kami adalah kepentingan rakyat, bukan siapa yang sedang memegang kekuasaan.

Siapa pun yang memerintah, ukuran kami tetap sama. Apakah kebijakan itu menciptakan keadilan sosial? Apakah menguatkan ekonomi rakyat kecil? Apakah membuka lapangan kerja? Apakah menjaga konstitusi dan demokrasi?

Jika jawabannya ya, kami mendukung. Jika jawabannya tidak, kami akan menyampaikan kritik secara terbuka. Sejelas itu sikap kami.

Bagi kami, berpolitik bukan soal mencari posisi aman. Berpolitik adalah soal memastikan setiap kebijakan negara hadir untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Dari harga sembako, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, hingga kepastian hukum.

Bahayanya Politik Stigma

Saya menyayangkan munculnya kecenderungan di ruang publik yang lebih sibuk memberi label daripada beradu gagasan. Istilah “dua kaki” adalah contoh penyederhanaan yang menyesatkan dan berbahaya.

Memberi stigma itu mudah. Cukup lempar label di media sosial. Tapi menjawab substansi jauh lebih sulit. Padahal bangsa ini butuh adu ide, bukan adu label.

Lebih jauh, kita harus ingat bahwa demokrasi tanpa fungsi kontrol justru sangat rentan. Sejarah telah membuktikan, kekuasaan yang tidak dikritisi, tidak diawasi, dan tidak diimbangi akan berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang dan menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri.

Karena itu, peran partai politik untuk mengawasi dan mengoreksi bukanlah penghalang. Justru itu adalah bagian dari pilar demokrasi yang sehat.

Satu Kompas: Pancasila, UUD 1945, dan Rakyat

PDI Perjuangan tidak sedang mencari kenyamanan politik. Kami juga tidak sedang berburu posisi. Kami tidak akan menjadi pihak yang hanya mengangguk kepada kekuasaan. Tapi kami juga tidak akan menjadi pihak yang menolak hanya demi kepentingan pencitraan.

Kami memilih menjadi kekuatan politik yang berpikir jernih, bersuara berdasarkan data dan fakta, serta bertindak berdasarkan kepentingan bangsa dan negara.

Silakan orang lain sibuk membangun narasi. Biarlah rakyat yang menilai, siapa yang sungguh-sungguh bekerja dan siapa yang hanya pandai berbicara.

Karena sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling keras berteriak di panggung politik. Sejarah akan mencatat siapa yang tetap tegak berdiri ketika kepentingan rakyat dipertaruhkan.

Bagi PDI Perjuangan, kompas kami hanya satu. Bukan dua kaki. Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepentingan rakyat Indonesia”.

*Ony Setyawan, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur.

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS