Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta pemerintah memperbaiki tata kelola KEK Pariwisata agar tidak hanya mengejar investasi, tetapi juga melindungi hak masyarakat dan mencegah konflik agraria.

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini minta pemerintah memperbaiki tata kelola pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata agar tidak hanya berorientasi pada investasi, tapi juga menjamin perlindungan hak-hak masyarakat serta mencegah konflik agraria di kawasan wisata.

Hal itu disampaikan Novita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata dan Badan Pengelola Otorita Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, keberhasilan pembangunan sektor pariwisata tidak boleh diukur semata dari besarnya nilai investasi. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat di sekitar kawasan wisata memperoleh perlindungan dan manfaat yang adil.

“Yang saya lihat, paparan pemerintah lebih banyak berbicara soal promosi investasi dan pendampingan investor. Tetapi saya tidak melihat strategi yang jelas mengenai perlindungan hak masyarakat maupun mitigasi konflik agraria yang kerap muncul dalam pembangunan KEK,” tegas Novita.

Ia mengungkapkan, Komisi VII DPR RI menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait konflik lahan di kawasan pariwisata, termasuk dugaan maladministrasi dalam perubahan status kepemilikan tanah yang dinilai merugikan warga.

“Rakyat kecil tidak boleh menjadi korban akibat kegagalan sistem atau maladministrasi negara. Pemerintah harus hadir membela hak masyarakat, bukan hanya mengejar masuknya investasi,” ujarnya.

Selain menyoroti perlindungan masyarakat, Novita juga minta pemerintah mulai memperluas pemerataan pembangunan kawasan wisata nasional. Menurutnya, kawasan Jawa Timur bagian selatan yang meliputi Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi memiliki potensi besar yang layak dipertimbangkan dalam pengembangan KEK Pariwisata di masa mendatang.

Ia juga mengkritisi belum optimalnya pemanfaatan momentum FIFA World Cup 2026 sebagai sarana promosi destinasi wisata Indonesia melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga penyiaran.

Di sisi lain, Novita mempertanyakan penurunan jumlah kunjungan wisatawan di sejumlah kawasan otorita sepanjang 2025 yang berdampak pada menurunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, pemerintah perlu menyampaikan analisis penyebab beserta strategi pemulihan, bukan sekadar memaparkan data.

“Kami membutuhkan root cause analysis yang jelas. Apakah penurunannya dipicu persoalan konflik lahan, infrastruktur, kualitas SDM, atau lemahnya tata kelola. Jangan hanya menyampaikan data tanpa solusi,” katanya.

Novita menegaskan DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pembangunan sektor pariwisata berjalan seimbang antara peningkatan investasi, perlindungan hak masyarakat, pelestarian lingkungan, penguatan budaya lokal, serta pemberdayaan UMKM.

“Kami ingin menggunakan fakta-fakta di lapangan untuk membongkar kelemahan tata kelola. Pariwisata Indonesia harus tumbuh bersama masyarakat, bukan meninggalkan masyarakat,” pungkasnya. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS