Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menyoroti Silpa APBD 2025 sebesar Rp648,2 miliar dan meminta Pemkab Jember memperbaiki perencanaan serta memastikan pembangunan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember meminta Pemerintah Kabupaten Jember tidak hanya berorientasi pada capaian administratif dan statistik dalam menjalankan pembangunan. Fraksi menegaskan kebijakan anggaran harus mampu menjawab persoalan riil masyarakat, terutama melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih efektif.

Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Alfan Yusfi, saat menyampaikan pandangan fraksi dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (22/6/2026).

Menurut Alfan, besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp648,225 miliar menjadi indikator masih perlunya perbaikan dalam tata kelola anggaran daerah.

“Nilai tersebut tergolong cukup besar dan menunjukkan masih adanya ruang yang perlu diperbaiki dalam proses perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan program pembangunan,” ujar Alfan.

Fraksi PDI Perjuangan menilai besarnya Silpa perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar anggaran yang telah direncanakan benar-benar dapat direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

Selain itu, fraksi juga mencermati sejumlah sumber pendapatan daerah yang realisasinya masih berada di bawah target. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya penguatan strategi pengelolaan pendapatan agar berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Jember dapat dimaksimalkan.

Menurut Alfan, optimalisasi pendapatan daerah menjadi penting untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai program pembangunan maupun pelayanan publik.

Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan tetap mengapresiasi capaian ekonomi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Jember dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Berbagai indikator ekonomi dinilai menunjukkan perkembangan positif selama periode tersebut.

Namun demikian, Alfan mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui angka-angka makro ekonomi semata. Pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, maupun kenaikan pendapatan daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan tersebut harus bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan kerja yang lebih luas, serta meningkatnya kesejahteraan petani dan pelaku UMKM,” tegasnya.

Fraksi PDI Perjuangan berharap evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025 dapat menjadi pijakan untuk memperkuat kualitas perencanaan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jember. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS