Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah membuka diri terhadap kritik di tengah pelemahan rupiah dan tekanan IHSG. Ia mengusulkan tiga langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah membuka diri terhadap kritik dan masukan publik di tengah tekanan yang dihadapi perekonomian nasional, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Menurut Said, langkah tersebut jauh lebih penting dibanding terus-menerus menyalahkan faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah.

“Kita tidak perlu menuding keluar, mengapa The Fed memilih kebijakan hawkish dan Teluk terus bergejolak, karena itu di luar kendali kita,” ujar Said Abdullah dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai fokus utama pemerintah saat ini seharusnya diarahkan pada upaya memperkuat respons domestik terhadap berbagai tekanan ekonomi, termasuk mengatasi penguatan dolar AS, tingginya imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), serta pelemahan pasar saham.

“Justru yang harus kita persiapkan lebih terencana dan dieksekusi dengan baik adalah bagaimana mengatasi dolar, yield SBN yang mahal, serta IHSG yang merosot. Ihwal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka diri terhadap kritik dan masukan,” katanya.

Said mengungkapkan terdapat tiga langkah penting yang dapat dilakukan pemerintah untuk memulihkan kepercayaan pasar. Langkah tersebut, menurutnya, juga sejalan dengan berbagai masukan dari kalangan akademisi maupun lembaga pemeringkat internasional.

Pertama, pemerintah perlu menjaga konsistensi kebijakan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang berubah-ubah atau diumumkan sebelum matang justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha dan investor.

“Pemerintah hendaknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur, dan lebih membangun dialog multi stakeholder yang produktif atas rencana kebijakan,” ujarnya.

Kedua, pemerintah didorong menjaga kesehatan fiskal negara. Said menilai usulan defisit RAPBN 2027 pada kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan sinyal positif bagi pasar.

Menurutnya, kepercayaan investor akan semakin meningkat apabila realisasi defisit APBN tahun berjalan mampu ditekan lebih rendah dari target yang telah ditetapkan.

“Ini menunjukkan tren positif dan menjadi kabar baik bagi pasar,” katanya.

Meski demikian, Said mengingatkan bahwa pasar juga menaruh perhatian besar terhadap tata kelola sejumlah program strategis pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Ia menilai pemerintah perlu memastikan kapasitas pelaksanaan program berjalan baik, menghindari konflik kepentingan, serta fokus pada sasaran dan wilayah prioritas agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

Langkah ketiga yang disoroti Said adalah perlunya pembenahan tata kelola pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, transparansi kepemilikan saham, peningkatan porsi saham publik (free float), serta evaluasi terhadap lembaga self-regulatory organization (SRO) menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan investor.

“OJK perlu segera memperbaiki tata kelola bursa agar pasar modal kita semakin sehat, transparan, dan kompetitif,” tegasnya.

Said menekankan bahwa stabilitas ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh kondisi global, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun kepercayaan melalui kebijakan yang konsisten, tata kelola yang baik, dan komunikasi yang terbuka dengan publik maupun pelaku usaha.

Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik justru dapat menjadi modal penting bagi pemerintah untuk memperkuat respons kebijakan di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS