Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan lomba SWK untuk mendorong pengelolaan yang lebih profesional, transparan, dan bebas pungli.

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan lomba bagi seluruh Sentra Wisata Kuliner (SWK) sebagai upaya mendorong pengelolaan yang lebih profesional, transparan, dan berdaya saing, mulai dari penataan kawasan, tata kelola keuangan, hingga promosi melalui media sosial.

Program tersebut, menurut Eri, diharapkan menjadi pemicu bagi setiap SWK untuk terus berbenah sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada pedagang maupun pengunjung.

“Nanti insya Allah kita akan mengadakan lomba SWK. Lomba SWK itu, ada satu terkait dengan penataan lingkungannya. Kedua juga terkait dengan pengelolaan keuangannya. Dan yang ketiga nanti juga terkait dengan medsosnya. Jadi terkait dengan marketing-nya itu yang kita lombakan,” kata Eri, Selasa (28/7/2026).

Ia menegaskan, lomba tersebut tidak sekadar memilih SWK terbaik, tetapi menjadi instrumen untuk membangun tata kelola yang semakin baik. Selain menjaga kebersihan dan penataan kawasan, setiap SWK juga didorong mengelola keuangan secara akuntabel serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi.

“Harapannya itu nanti dengan lomba ini maka juga akan menata keuangan, menata kebersihan, sekaligus SWK ini bisa ramai dengan medsosnya. Harapan kita juga semakin berkembang SWK di Surabaya,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Data Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya mencatat, saat ini terdapat 52 SWK yang menaungi sekitar 1.155 pedagang aktif di berbagai wilayah Kota Surabaya.

Selain menyiapkan lomba, Pemkot Surabaya juga membenahi tata kelola SWK menyusul temuan dugaan pungutan liar (pungli) di salah satu lokasi. Eri menegaskan seluruh SWK berada di bawah pengelolaan Dinkopdag sehingga mekanisme pengelolaan, termasuk penarikan retribusi, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Jadi SWK ini dikelola oleh Dinkopdag. Kalau ternyata dikelola paguyuban, sama paguyuban diminta bayar lagi, lha SWK ini kan untuk PKL yang dia dulu jualan di jalan raya, setelah itu masuk maka dia kena retribusi,” jelasnya.

Menurut Eri, paguyuban berfungsi sebagai wadah koordinasi pedagang untuk memenuhi kebutuhan bersama, seperti kebersihan dan operasional, dengan sistem iuran yang disepakati secara terbuka.

Ia memastikan pembenahan tata kelola dilakukan agar tidak ada lagi praktik pungutan liar yang membebani pedagang maupun calon pedagang SWK.

“Saya sebelumnya menemukan pungli yang ada di tempatnya SWK. Jadi kita juga mengubah kegiatan ini agar tidak ada lagi pungli di SWK dan PKL yang ada di Surabaya,” tegasnya.

Eri mengungkapkan, salah satu laporan dugaan pungli berasal dari SWK Kalijudan. Berdasarkan laporan tersebut, calon pedagang diminta membayar antara Rp100 ribu hingga Rp5 juta untuk memperoleh tempat berjualan. Setelah dilakukan penelusuran, dana yang telah dipungut dikembalikan kepada calon pedagang.

“Mereka menyampaikan sudah ditarik Rp100.000, tapi kalau masuk Rp5 juta. Ketika ada laporan ke kita, kita turun, Rp100.000-nya sudah dikembalikan. Dan itu nanti akan dikelola oleh pemkot, setelah masuk semua baru kita bentuk paguyuban,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS