Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur membawa isu strategis DBHCHT, kinerja BUMD, dan penyesuaian program pembangunan akibat tekanan fiskal dalam Bimtek Fraksi PDIP se-Indonesia di Bali.

BALI — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menjadikan ketimpangan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagai salah satu isu strategis dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Bali.

Bagi legislator Jawa Timur, persoalan tersebut tidak semata berkaitan dengan besaran anggaran, melainkan menyangkut keadilan fiskal bagi daerah yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan cukai nasional.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Agus Wicaksono, menilai kontribusi Jawa Timur terhadap penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau sangat besar. Namun hingga kini, alokasi dana yang kembali ke daerah dinilai belum sepenuhnya mencerminkan besarnya kontribusi tersebut.

“Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menjadi salah satu pembahasan penting. Jawa Timur memberikan kontribusi yang besar, tetapi sampai saat ini belum ada respons yang cukup terhadap persoalan tersebut sehingga masih menimbulkan kesenjangan,” ujar Agus di sela Bimtek Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, pembahasan mengenai DBHCHT perlu terus didorong agar daerah penghasil memperoleh manfaat yang lebih proporsional. Sebab, industri hasil tembakau tidak hanya memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga menjadi sumber penghidupan jutaan petani, buruh, hingga pelaku usaha yang berada dalam rantai industri tembakau.

Selain isu DBHCHT, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai masih perlu diperkuat.

Agus mengungkapkan, sejumlah perusahaan daerah belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah. Bahkan, beberapa BUMD masih menghadapi persoalan kinerja yang berdampak pada efektivitas pengelolaan usaha milik pemerintah daerah.

“Beberapa BUMD dalam perjalanannya masih belum memberikan kontribusi yang cukup besar dan ada yang merugi. Ini menjadi pengalaman penting sehingga kita bisa belajar dari berbagai kondisi yang ada,” katanya.

Karena itu, forum Bimtek dimanfaatkan sebagai ruang bertukar pengalaman antardaerah guna mencari formulasi terbaik dalam memperkuat tata kelola BUMD, baik dari sisi profesionalisme manajemen maupun peningkatan manfaat bagi masyarakat.

Pembahasan lain yang turut mengemuka adalah penyesuaian program pembangunan daerah akibat perubahan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Menurut Agus, sejumlah daerah saat ini menghadapi tantangan berupa ruang fiskal yang semakin terbatas sehingga menuntut penentuan prioritas pembangunan yang lebih terukur.

“Kita sudah memahami estimasi kekuatan APBD yang harus disesuaikan. Adanya pengurangan itu tentu memberikan dampak yang signifikan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap berbagai program pembangunan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah harus mampu memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar diarahkan pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurut Agus, keberadaan BUMD maupun pengelolaan dana strategis seperti DBHCHT pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan, yakni memperkuat perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“BUMD tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keseimbangan antara fungsi pelayanan publik dan fungsi bisnis harus terus dijaga,” tegasnya.

Melalui forum Bimtek tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur berharap berbagai isu strategis daerah dapat memperoleh perhatian yang lebih besar, termasuk upaya menghadirkan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil dan penguatan peran BUMD sebagai instrumen pembangunan daerah. (yols/pr)

Baca juga: Ganjar Minta Legislator PDIP Jaga Uang Rakyat Agar Tidak Boncos dan Bocor

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS