Jumat
14 Agustus 2026 | 9 : 32

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Penempatan Pejabat Pemprov Harus Berprinsip Merit System

pdip-jatim-bambang-juwono-1-juni

pdip-jatim-bambang-juwono-1-juniSURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Bambang Juwono SH MHum minta, penetapan pejabat baru berdasarkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah nantinya harus berdasarkan prinsip put the right man on the right job in the right place at the right time

“Penempatan pejabat harus berdasarkan prinsip merit system, yaitu penilaian yang didasarkan pada prestasi kerja dengan menggunakan standard terukur. Yakni pelayanan kepada masyarakat,” tandas Bambang Juwono, Senin (26/9/2016).

Menurut Bambang, hal ini sejalan dengan penegasan Presiden Joko Widodo dalam peringatan HUT Korpri ke-43 beberapa waktu lau.

“Pak Jokowi mengatakan, ‘tinggalkan mental priyayi atau penguasa. Jadilah birokrat yang melayani dan mengabdi dengan sepenuh hati untuk kejayaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia’,” ujar Bambang, mengulang pesan Jokowi.

Penataan ulang pejabat yang untuk pertama kalinya akan dilaksanakan pada akhir Desember 2016, sebutnya, juga harus memperhatikan suasana kondusifitas agar tidak menimbulkan kegelisahan dan keresahan yang tidak perlu.

Tujuan penataan birokrasi, jelas Wakil Ketua Komisi A ini, harus tetap pada upaya peningkatan kinerja.

Bambang Juwono juga mengajak semua pihak untuk benar-benar melaksanakan komitmen untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Perangkat daerah beserta semua aparaturnya, tambah dia, harus benar-benar bekerja secara efektif dalam rangka mensejahterakan rakyat Jawa Timur.

“Penyusunan perangkat daerah melalui perda ini nantinya harus menjadi momen untuk memperbaiki kinerja aparatur negara,” kata dia.

Pria yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini lantas mengutip pidato kenegaraan Bung Karno pada 17 Agustus 1960 mengenai retooling alat-alat negara.

“Alat-alat yang lama harus diganti. Oleh karena itu, mutlak perlunya retooling…. Semua peralatan lama yang korup, yang birokratis, yang tidak mampu, yang tidak seirama dengan tuntutan zaman harus diganti dengan peralatan baru yang membela kepentingan nasional rakyat Indonesia.”

Dengan dilakukan retooling atau pembenahan alat-alat negara, imbuhnya, maka makin lama kita akan makin dekat dengan apa yang menjadi kehendak rakyat. Yakni mewujudkan aparatur negara yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat dan yang benar-benar dapat melayani rakyat. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

HEADLINE

Puan: APBN 2027 Harus Diukur dari Seberapa Banyak Hidup Rakyat Berubah

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan keberhasilan APBN tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran ...
LEGISLATIF

Anggaran Terbatas, Fery Dorong Pemkab Madiun Cari Terobosan Pertumbuhan Ekonomi

MADIUN – Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono meminta pemerintah daerah terus mencari langkah dan terobosan ...
LEGISLATIF

Untari: Subsidi Pendidikan Harus Diperkuat, Jangan Ada Anak Putus Sekolah karena Biaya

SURABAYA – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, meminta negara memperkuat intervensi di sektor ...
LEGISLATIF

DPRD Magetan Simak Pidato Kenegaraan Presiden RI, Jumlah Warga Miskin 58,38 Ribu

MAGETAN – DPRD Kabupaten Magetan menggelar Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda Mendengarkan Pidato Kenegaraan ...
KRONIK

Bupati Lukman Ingatkan Bahaya Polarisasi Digital: “Jangan Telan Mentah-Mentah Opini Medsos”

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menegaskan bahwa tantangan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ...
HEADLINE

Deni Wicaksono Minta Capaian Pemerintah Diuji dengan Kondisi Riil Masyarakat

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, minta capaian pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo ...