MALANG – Bupati Malang Sanusi berkomitmen penuh mensukseskan program sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, dirinya tengah menyiapkan lahan seluas 9,6 hektar untuk membangun sekolah rakyat.

Kesiapan lahan tersebut ditinjau langsung oleh Direktur Jenderal Prasarana Strategis (Dirjen PS) Kementerian PU RI Maulidya Indah Junica pada Kamis (17/4/2025). Lahan itu berada di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang.

Sekolah rakyat merupakan program kerja yang digagas Presiden Prabowo Subianto yang dinaungi Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuan adanya sekolah rakyat adalah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Lahan yang berada di dekat Jembatan Pelangi aset Pemerintah Kabupaten Malang dengan luas sekitar 9,6 hektare itu disasar karena bebarengan dengan dilaksanakan pembangunan jalan nasional.

Secara umum, lahan tersebut sekarang disewa pihak lain dan masih dimanfaatkan sebagai perkebunan tebu.

Sanusi mengatakan, lokasi yang diusulkan untuk dibangun gedung sekolah rakyat mencapai 9,6 hektare. Selain gedung yang peruntukannya sebagai ruang belajar mengajar, pembangunan meliputi sejumlah fasilitas penunjang aktivitas pelajar lainnya.

“Termasuk sarana olahraga satu hektar lagi masih bisa karena yang dibutuhkan itu lima hektare dan masih ada ruang seluas empat hektare yang nantinya bisa digunakan untuk sarana penunjang,” ujar Sanusi.

Sementara, Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PUPR Maulidya Indah Junica mengatakan bahwa dari peninjauan yang telah dilakukan didapati hasil lahan untuk dibangun gedung sekolah rakyat milik Pemerintah Kabupaten Malang.

“Bupati menjelaskan bahwa lahan ini secara clear and clean hampir 100 persen. Poin verifikasinya apakah ini hak milik, ada sertifikatnya, dan tak sengketa itu sudah pasti,” kata Maulidya.

Verifikasi juga akan dilakukan dengan melihat pada dampak lingkungan dan sosial terhadap lingkungan setempat.

Selain itu, pembangunan tak boleh menyalahi rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah setempat. Pembangunan fisik bangunan sekolah rakyat juga harus memperhatikan dan menyesuaikan pada kontur tanah di lahan tersebut.

“Perencanaan ada di Kementerian Pekerjaan Umum, makanya kami lihat bangunannya nanti yang sesuai seperti apa. Karena sesuai arahan presiden, ada tiga level (jenjang pendidikan), yakni SD, SMP, dan SMA dengan segala fasilitasnya,” ungkapnya.

Jika sesuai time line yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto, maka pembangunan mulai dilaksanakan pada Juni 2025 dan diharapkan tuntas pada Februari 2026.

“Karena ini kan bangun dari awal artinya dari tidak ada menjadi ada. Kami berharap semuanya berjalan harmonis, itu yang penting,” pungkas Maulidya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS