PONOROGO – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ponorogo, Agung Priyanto, mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) agar lebih tegas dalam menertibkan kendaraan, khususnya dump truck yang diduga beroperasi tanpa uji KIR.

Hal itu disampaikan Agung dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dishub Ponorogo di Kantor DPRD setempat, pada Senin (20/4/2026).

Menurut Agung, uji KIR tidak boleh dipandang sebagai sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan kendaraan benar-benar laik jalan dan aman digunakan.

Ia mengingatkan, masih banyak dump truck—terutama dari luar daerah—yang diduga tidak menjalani uji KIR secara rutin. Kondisi ini dinilai cukup berisiko, apalagi jika kendaraan tersebut juga tergolong ODOL (over dimension over loading) yang berpotensi meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas.

Ia menegaskan, pengawasan dari pemerintah daerah melalui Dishub harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh tanpa tebang pilih. Jika ditemukan kendaraan yang tidak memenuhi kewajiban uji KIR, maka harus segera ditindak tegas.

“Kalau tidak KIR, seharusnya tidak boleh beroperasi. Ini menyangkut keselamatan semua pengguna jalan,” ujarnya.

Agung juga mengingatkan, saat ini layanan uji KIR telah digratiskan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh para pemilik kendaraan, bukan justru diabaikan.

“Sudah digratiskan. Artinya, tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan uji KIR. Ini justru kesempatan untuk memastikan kendaraan aman dan sesuai standar,” imbuh Wakil Ketua Bidang Politik, Pemerintahan, Kebijakan Publik Reformasi Birokrasi, dan Reformasi Sistem Hukum Nasional DPC PDI Perjuangan Ponorogo itu.

Adanya truk ODOL, tambah Agung, tidak hanya melanggar ketentuan dimensi dan muatan, tetapi juga berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan serta meningkatnya potensi kecelakaan. Karena itu, penertiban melalui pengawasan uji KIR dinilai sebagai langkah awal untuk memperbaiki tata kelola transportasi di daerah.

“Truk ODOL ini bukan cuma soal pelanggaran aturan, tapi juga bikin jalan cepat rusak dan risiko kecelakaan makin tinggi. Jadi, saya harap Dishub Ponorogo bisa lebih proaktif. Jangan cuma nunggu laporan, tapi benar-benar memastikan kendaraan yang jalan itu sudah sesuai standar,” tandas Agung.

Agung juga mendorong adanya sinergi antara Dishub, kepolisian dan instansi terkait dalam menertibkan kendaraan ODOL yang tidak memenuhi standar keselamatan, juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha angkutan. (jrs/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS