KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri tetap memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan meski harus melakukan penyesuaian anggaran akibat kebijakan efisiensi dan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan, dua sektor layanan dasar tersebut dipilih karena dinilai menjadi kunci menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Menurut bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu, pendidikan merupakan instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan. Karena itu, program pendidikan tetap dipertahankan, termasuk keberlanjutan SMA Dharma Wanita Boarding School bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Pendidikan tetap kita jaga. Walaupun ada efisiensi, beasiswa tidak kita kurangi karena ini investasi jangka panjang untuk masyarakat,” ujar Mas Dhito, Jumat (20/2/2026).

Sepanjang 2025, Pemkab Kediri mengalokasikan anggaran Rp30 miliar untuk program beasiswa pendidikan dan jumlah tersebut tetap dipertahankan pada 2026. Selain itu, pemerintah daerah juga meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik melalui pengangkatan ribuan guru honorer menjadi PPPK serta pemberian insentif dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru madin dan tenaga pendidikan lainnya.

Di sektor pendidikan pula, rehabilitasi infrastruktur sekolah tetap berjalan dengan perbaikan 104 satuan pendidikan tingkat SD dan SMP sepanjang 2025 yang dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Sementara di bidang kesehatan, Pemkab Kediri memfokuskan anggaran untuk memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan di tengah tekanan ekonomi.

Pada 2025, pemerintah daerah mengalokasikan Rp143 miliar untuk program UHC dan meningkat menjadi Rp165,5 miliar pada 2026. Kebijakan ini berhasil mendorong capaian kepesertaan UHC hingga 98,72 persen dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 80,12 persen.

Upaya tersebut diiringi peningkatan kualitas layanan kesehatan, mulai dari pembangunan gedung baru RSUD, pelatihan tenaga medis, hingga penambahan puskesmas rawat inap yang kini berjumlah 13 unit di seluruh Kabupaten Kediri.

Mas Dhito menegaskan kualitas pelayanan kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Ia bahkan membuka ruang pengaduan masyarakat dan tidak segan mengevaluasi pimpinan fasilitas kesehatan yang dinilai tidak memberikan pelayanan optimal.

“Pelayanan kesehatan harus ramah dan maksimal. Kalau tidak, masyarakat berhak menyampaikan keluhan,” tegas bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri itu.

Dengan kebijakan tersebut, Pemkab Kediri berupaya menjaga keberlanjutan pelayanan dasar agar efisiensi anggaran tidak berdampak langsung pada akses pendidikan dan kesehatan masyarakat. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS