JAKARTA – Sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM di Kota Padang serta Sumatera Barat yang terdampak bencana memerlukan langkah pemulihan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemulihan infrastruktur fisik dinilai tidak cukup tanpa adanya upaya menggerakkan kembali perputaran ekonomi masyarakat kecil.

​Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nila Yani, menegaskan bahwa fase enam bulan ke depan harus menjadi momentum percepatan pemulihan ekonomi rakyat. Menurutnya, negara harus hadir secara utuh untuk memastikan pelaku ekonomi kembali produktif.

​”Pemulihan tidak boleh setengah hati. Negara harus hadir memastikan destinasi pulih, UMKM kembali berjualan, dan pelaku ekonomi kreatif kembali produktif,” ujar Nila dalam keterangan tertulisnya diterima redaksi, Jumat (13/2/2026).

​Fokus pada Pemulihan Omzet

​Nila, usai kunjungan ke Sumatera Barat bersama sejumlah sejawatnya di Komisi VII DPR RI, menekankan bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana tidak boleh hanya diukur dari angka-angka simbolis bantuan, melainkan dari kembalinya pendapatan masyarakat.

Ia mendorong pemerintah untuk membuka ruang ekonomi baru, terutama bagi warga yang saat ini masih tinggal di hunian sementara (huntara).

​Lebih lanjut, ia meminta adanya intervensi kebijakan finansial guna meringankan beban pelaku usaha berupa relaksasi pembiayaan dengan mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Juga literasi bisnis, dengan penguatan kapasitas agar UMKM tidak terjerat beban cicilan pascakrisis. Tak kalah penting, ​promosi digital dengan melibatkan generasi muda melalui lokakarya konten kreatif untuk membangun kembali citra daerah.

​”Pemulihan harus berorientasi pada kembalinya omzet, bukan sekadar bantuan simbolis,” tegas anggota DPR dari daerah pemilihan Lamongan-Gresik tersebut.

​Mitigasi dan Build Back Better

​Berdasarkan data sementara, terdapat sedikitnya 67 destinasi wisata dan 14 unit homestay yang terdampak bencana. Kerusakan fisik ditaksir mencapai Rp 45,5 miliar, dengan total kerugian ekonomi menyentuh angka Rp 16,7 miliar.

​Guna meminimalkan risiko di masa depan, Nila mendorong penerapan prinsip build back better (membangun kembali dengan lebih baik).

Hal ini mencakup pemetaan zona aman serta penguatan manajemen krisis di tiap destinasi wisata.

​Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mulai menerapkan konsep volunteer tourism—sebuah model kebangkitan wisata berbasis partisipasi publik dan semangat gotong royong.

​Sinkronisasi Kebijakan

​Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, DPR mendesak percepatan finalisasi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen ini menjadi kunci agar dukungan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat berjalan sinkron dengan kebutuhan di daerah.

​”Kami bersama Komisi VII DPR RI akan mengawal perencanaan program kementerian agar selaras dengan kebutuhan daerah. Kami mendorong pariwisata Padang bangkit lebih kuat sekaligus memperkuat UMKM sebagai penggerak utama ekonomi,” pungkasnya.(mus/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS