BANYUWANGI – Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi selama dua hari, Rabu-Kamis (11-12/2/2026). Rombongan legislatif ini melakukan pengawasan kebijakan pemerintah dalam pelestarian cagar budaya.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi X, MY Esti Wijayati, dan diikuti sejumlah anggota DPR RI. Mulai Denny Cagur, Karmila Sari, Adde Rosi Khoerunnisa.

Komisi X DPR Ri juga membawa mitra kerjanya dari Kementerian Kebudayaan yang diwakili Subdirektorat Registrasi, Pengamanan, dan Penyelamatan, Direktorat Warisan Budaya, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan, Tradisi.

Komisi X DPR RI mengawali kunjungannya dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestaindani, Dewan Kesenian Blambangan, Tim Ahli Cagar Budaya, komunitas seni, akademisi, para budayawan hingga sejarawan Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (11/2/2026).

“Banyuwangi potensi budayanya luar biasa. Makanya kita kesini untuk fokus ke penguatan cagar budayanya. Kita ingin lihat sejauh mana sudah dilakukan intervensi dari pemerintah maupun yang belum tersentuh,” ujar MY Esti Wijayati.

Namun, ia bersyukur karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi telah memasukkan aspek perlindungan cagar budaya dalam kebijakan penataan ruang. Sehingga tidak terjadi peralihan fungsi lahan yang berpotensi mengancam keberadaan situs bersejarah.

Berdasarkan data Kementerian Kebudayaan, dari sekitar 400 ribu lebih titik peninggalan yang ada di Indonesia, baru sekitar 5 persen telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Biasanya, kata Esti, permasalahan ada pada regulasi dan pendanaan cagar budaya. Regulasi sektoral lain seperti Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan berbagai peraturan menteri, sering kali terjadi muatan yang saling tumpang tindih atau bahkan kontradiktif dalam hal pengaturan ruang.

“Maka hasil kunjungan ke Banyuwangi ini tentu akan menjadi bahan rujukan dalam pengambilan keputusan mengenai pelestarian cagar budaya,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan, Banyuwangi memiliki banyak situs dan bangunan sejarah. Di antaranya, Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Pasar Banyuwangi, Asrama Inggrisan, penginapan Kiai Saleh, Museum Blambangan, Kantor Pos, ada pula salah satu sekolah yang menjadi cagar budaya seperti SMK PGRI 2 Giri Banyuwangi.

Banyuwangi juga memiliki kawasan-kawasan tradisi dan struktur bangunan atau budaya yang terhubung dengan narasi panjang kerajaan Blambangan, kerajaan Macan Putih. Lalu juga ada migrasi, ada peninggalan kolonialisme hingga perjuangan kemerdekaan.

“Sehingga saya rasa di Banyuwangi lengkap, dimana tidak hanya bicara masa lampau tetapi masa-masa perjuangan ini juga ada di Banyuwangi. Peninggalan-peninggalan bersejarah ini terus kita jaga dan kita rawat bersama-sama,” ujar Ipuk.

Bahkan, tambah Ipuk, Pemkab Banyuwangi telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang arsitektur Osing. Aturan tersebut mewajibkan bangunan pemerintah, fasilitas publik termasuk hotel dan homestay memasukkan unsur arsitektur yang menjadi entitas Banyuwangi dalam desainnya.

“Kami terus berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di Banyuwanhi. Dan ini juga butuh dukungan dari pusat. Terima kasih atas dukungannya,” jelas Wakabid DPD PDI Perjuangan Jatim itu.

Selain itu, Ipuk menyampaikan bahwa Geopark Ijen telah menjadi bagian UNESCO Global Geopark melalui Geopark Ijen sejak 2023. Tahun ini, Geopark Ijen dijadwalkan menjalani proses revalidasi.

“Insya Allah nanti di bulan April akan ada revalidasi dan kami sedang mempersiapkan itu. Kami berharap dukungan dari Komisi X DPR RI terkait dengan proses revalidasi yang kami jalankan. Semoga Ijen Geopark kembali ditetapkan menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark,” harapnya. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS