SURABAYA — Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan menegaskan arah kebijakan makro Pemerintah Kota Surabaya harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan. Menurutnya, kedua aspek tersebut tidak bisa dipisahkan dan harus berjalan beriringan di tengah perlambatan ekonomi global dan nasional.

Eri menyebut konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor saat ini mengalami tekanan. Dalam kondisi tersebut, belanja pemerintah (government spending) menjadi salah satu bantalan utama perekonomian daerah, meski ruang fiskal kian terbatas.

“Dalam situasi seperti ini, belanja pemerintah harus tetap optimal walaupun ruang fiskal menyempit,” kata Eri Irawan dalam Forum Group Discussion (FGD) Forum Wartawan Surabaya bertajuk Satu Tahun Kepemimpinan Eri Cahyadi–Armuji, Kamis (5/2/2026).

Ia menekankan belanja pemerintah perlu ditopang pembiayaan alternatif serta pembangunan infrastruktur strategis agar pertumbuhan ekonomi tidak terhambat tekanan fiskal.
“Infrastruktur strategis dan bantuan ke warga itu bukan hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan bersamaan supaya ekonomi tetap tumbuh,” ujarnya.

Di sektor transportasi, Eri menilai diperlukan komitmen anggaran yang jelas dan konsisten. Kebutuhan ideal pengembangan 11 rute Surabaya Bus dan 30 feeder, menurutnya, memerlukan anggaran sekitar Rp660 miliar per tahun.

Selain itu, Eri juga menyoroti persoalan parkir yang dinilai menjadi masalah sistemik di banyak kota di Indonesia. Ia menyebut penerapan parkir non-tunai sebagai solusi struktural, meski masih menghadapi tantangan di lapangan.

“Belum ada satu pun kota di Indonesia yang target retribusi parkirnya tercapai. Artinya, problem ini memang sistemik,” katanya.

Saat ini, parkir non-tunai baru diterapkan di 78 titik dari sekitar 1.500 titik parkir di Surabaya. Komisi C DPRD Surabaya mendorong pemasangan CCTV berbasis penghitungan Satuan Ruang Parkir (SRP) di 750 titik prioritas guna meningkatkan akurasi pengawasan pendapatan parkir.

“Pelayanan publik tidak boleh eksklusif dan harus tetap inklusif, termasuk bagi warga yang masih menggunakan uang tunai,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Dalam pengelolaan aset daerah, Eri menilai masih terdapat hambatan struktural. Ia mencontohkan praktik pengelolaan aset di Jakarta melalui Jakarta Asset Management Center yang dinilai lebih terbuka dan pro-investasi. “Aset dipaparkan secara terbuka, zonasinya jelas, dan harganya transparan. Investor jadi lebih mudah mengakses,” ujarnya.

Sementara di sektor lingkungan, Eri menilai paradigma pengendalian banjir perlu diperkuat. Ia menyebut pendekatan resiliensi banjir lebih realistis dibanding target nol banjir.

Eri mendorong solusi pengendalian banjir berbasis alam, seperti pemulihan sungai, kolam retensi, dan kawasan resapan. Ia mengusulkan agar 20–30 persen anggaran pengendalian banjir dialokasikan secara khusus untuk solusi berbasis alam.

“Di banyak kota dunia, yang dikejar bukan nol banjir, tetapi resiliensi terhadap banjir,” pungkasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS