SURABAYA – DPRD Jawa Timur menegaskan kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial serta perekonomian masyarakat.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP, menyatakan bahwa kejadian banjir bandang di Kabupaten Situbondo harus dibaca sebagai peringatan serius atas meningkatnya risiko bencana akibat perubahan iklim global.

“Banjir di Situbondo ini sebenarnya peristiwa yang sudah berlangsung cukup lama, namun tidak bisa dianggap biasa. Ini bukan semata karena air laut pasang, melainkan akibat hujan deras yang menyebabkan sungai meluap. Perubahan iklim membuat situasi seperti ini semakin sering dan tidak terduga,” ungkap Sri Untari, Jumat (23/1/2026).

Berdasarkan data terbaru pemerintah daerah dan BPBD, banjir bandang yang terjadi sejak Rabu (21/1/2026) hingga Kamis (22/1/2026) di Situbondo berdampak pada sedikitnya 6.300 lebih rumah warga di lima kecamatan, yakni Kendit, Bungatan, Mlandingan, Besuki, dan Banyuglugur.

Selain merendam ribuan rumah, banjir juga mengakibatkan lima jembatan rusak, dengan dua jembatan putus total, sehingga mengganggu akses transportasi dan distribusi logistik.

Untari menilai, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah cepat dan terkoordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dia menyebut, Pemprov Jatim telah menyalurkan bantuan sembako serta kebutuhan dasar lain untuk mendukung kesehatan dan kebutuhan darurat warga terdampak.

“Respons cepat ini penting, tapi yang lebih penting adalah langkah ke depan. Kita harus menyiapkan grand design untuk menghadapi perubahan iklim, agar kejadian serupa tidak terus berulang dan memukul masyarakat kecil,” ujarnya.

Dia menekankan, setidaknya ada tiga hal mendesak yang harus dilakukan pemerintah daerah. Pertama, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan daerah rawan banjir, karena potensi kenaikan muka air laut semakin nyata.

“Di Jawa Timur, khususnya di pantai utara, kenaikan air laut sudah mulai dirasakan,” sebut Untari.

Kedua, memperkuat peran BPBD agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan manusiawi, terutama dalam situasi darurat. Ketiga, memastikan ketersediaan dana darurat melalui Belanja Tak Terduga (BTT), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Walaupun dananya tidak besar, ini sangat penting agar pemerintah tidak gagap ketika bencana datang sewaktu-waktu,” tegasnya.

Untari juga mendorong pemerintah mulai memikirkan penataan wilayah pesisir secara lebih serius, termasuk meninjau kembali pemukiman yang berada terlalu dekat dengan garis pantai. Menurutnya, perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan ekonomi.

“Kalau permukaan air laut terus meningkat, dampaknya bukan hanya pada warga, tetapi juga dunia usaha. Karena itu semua pihak harus bersiap, dari pemerintah, masyarakat, hingga pelaku ekonomi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Untari yang juga merupakan kader senior PDI Perjuangan mengingatkan seluruh kader PDI Perjuangan, baik yang berada di lembaga legislatif maupun eksekutif, agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama dalam merespons isu perubahan

“Pentingnya melaksanakan arahn Ibu Megawati untuk melahirkan regulasi serta kebijakan yang kuat, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan rakyat, sehingga persoalan perubahan iklim tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi benar-benar mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan di semua tingkatan pemerintahan,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS