MALANG – Anggota DPRD Kabupaten Malang, Zulham Achmad Mubarok menilai arah kebijakan pendidikan nasional belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan guru. Khususnya guru honorer dan guru madrasah yang selama ini menjadi garda terdepan pendidikan di tengah keterbatasan.

Hal itu dia sampaikan sebagai bentuk penghormatan sekaligus pembelaan terhadap para pejuang pendidikan yang hingga kini masih bertahan di tengah tekanan ekonomi dan efisiensi anggaran.

“Para guru honorer dan guru madrasah, panjenengan tidak berjuang sendiri. Minimal ada satu suara sumbang saya untuk panjenengan semua,” kata Zulham, dikutip Kamis (22/1/2026).

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, kekecewaan guru-guru di Indonesia merupakan realitas yang tidak bisa diabaikan. Menurutnya, banyak kebijakan pendidikan yang terlalu fokus pada program-program populis, namun belum menyentuh persoalan mendasar, yakni kesejahteraan tenaga pendidik.

Zulham pun menyinggung program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah pusat. Meski tidak menolak manfaat program tersebut, dia mendorong pemerintah tidak terjebak pada kebijakan yang bersifat simbolik dan mengesampingkan peran guru.

“Saya berharap kebijakan pusat tidak hanya fokus pada makan bergizi gratis. Kecerdasan bangsa tidak dibangun murni dari makanan, tapi dari ilmu. Dan ilmu itu lahir dari perjuangan para guru,” ujarnya.

Menurut Zulham, guru madrasah adalah kelompok pendidik yang selama ini paling merasakan ketimpangan kebijakan. Di tengah tuntutan moral, sosial, dan profesional yang tinggi, mereka justru harus menerima kenyataan insentif yang minim dan sering terlambat.

Meski demikian, Zulham memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang bersama DPRD tetap berupaya menjaga komitmen terhadap guru madrasah, meskipun dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026.

“Kita pastikan untuk tahun 2026, insentif guru madrasah akan didistribusikan paling lambat pada bulan Juli 2026. Karena keterbatasan fiskal dan efisiensi, pemerintah daerah hanya mampu meng-cover sebesar Rp500 ribu per orang,” jelasnya.

Insentif tersebut akan diberikan kepada 3.544 guru madrasah di Kabupaten Malang. Zulham menegaskan, angka tersebut merupakan hasil pembahasan panjang antara DPRD dan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, namun tetap mengedepankan keberpihakan pada sektor pendidikan.

Dia menilai, meskipun nominal tersebut belum ideal, kebijakan ini setidaknya menjadi bukti bahwa negara melalui pemerintah daerah tidak sepenuhnya menutup mata terhadap nasib guru madrasah.

“Kita sama-sama punya amanah terhadap pendidikan dan sekolah. Ini bukan sekadar angka dalam APBD, tapi soal tanggung jawab moral. Saya titip pesan kepada kawan-kawan guru madrasah: sing sabar, tetap istiqamah, jadilah kru pendidikan yang baik. Kami akan terus mengawal agar perhatian terhadap guru tidak berhenti sampai di sini,” tuturnya.

Zulham berharap ke depan pemerintah pusat dan daerah dapat menyelaraskan kebijakan pendidikan secara lebih adil dan berkelanjutan, agar guru tidak lagi diposisikan sebagai korban efisiensi, melainkan sebagai pilar utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS