Rabu
16 September 2026 | 10 : 14

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Serap Aspirasi Warga Sidorejo, Edi Sutikno Dorong Infrastruktur Diperkuat Lewat APBD

pdip jatim 260120 reses edi sutikno 1

BLITAR – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar, Edi Sutikno, kembali turun ke masyarakat dengan menggelar Reses Masa Sidang ke-2 di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Minggu (18/1/2026).

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan warga untuk menyampaikan kebutuhan nyata di tingkat desa.

Reses dihadiri puluhan warga dari berbagai unsur masyarakat. Suasana berlangsung hangat dan komunikatif, di mana warga secara langsung menyampaikan harapan agar pembangunan infrastruktur mendapat porsi anggaran yang lebih memadai.

Edi Sutikno mengatakan bahwa dalam forum dialog itu, mayoritas warga menyoroti pentingnya alokasi minimal 40 persen APBD untuk sektor infrastruktur. Warga menilai pembangunan tidak hanya berfokus pada jalan, tetapi juga harus menyentuh irigasi dan drainase yang selama ini masih menjadi persoalan di sejumlah titik.

“Pada reses itu, warga berharap pembangunan infrastruktur bisa benar-benar dirasakan. Tidak hanya jalan, tapi irigasi dan drainase juga perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh pada pertanian dan lingkungan,” terang Edi Sutikno pada tim media ini, Senin (19/1/2026).

Menanggapi aspirasi itu, Edi Sutikno yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III menegaskan komitmennya untuk mengawal usulan warga agar dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Usulan infrastruktur 40 persen dari APBD yang disampaikan warga mencakup banyak kebutuhan penting, mulai dari pembangunan jalan rabat beton atau cor, jalan hot mix, pelebaran jalan, hingga pembangunan drainase dan irigasii, pastinya akan kita kawal terus, ” katanya.

Menurutnya, infrastruktur yang baik tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Dia menilai aspirasi yang disampaikan warga Sidorejo sangat rasional dan sejalan dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Semua masukan ini akan kami catat dan perjuangkan melalui mekanisme di DPRD. Reses memang menjadi kewajiban kami untuk mendengar langsung suara masyarakat, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.

Pria yang juga anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar itu juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat.

Dia berharap warga terus mengawal dan mengusulkan program-program prioritas demi kemajuan desa.

Sebagai informasi, kegiatan reses berjalan lancar, tertib, dan penuh antusiasme. Warga berharap hasil dialog tersebut benar-benar ditindaklanjuti, sehingga pembangunan infrastruktur di Desa Sidorejo dapat segera terealisasi dan dirasakan manfaatnya secara merata. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Kawal Penyaluran Air, Natasha Devianti Pastikan Bantuan Masuk Wilayah Kekeringan Bojonegoro

BOJONEGORO – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, Natasha Devianti, bergerak, mengawal penyaluran air bersih ...
EKSEKUTIF

Rijanto Cek Jalan dan Jembatan di Blitar, Pastikan Pembangunan Tepat Sasaran dan Bermanfaat

BLITAR — Bupati Blitar Rijanto turun langsung mengecek progres pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah ...
KRONIK

Mengurai Ruwet Distribusi Pupuk Subsidi di Magetan, dari Kendala NIK Petani hingga Jumlah Poktan

MAGETAN – Persoalan masih saja membelit di seputar pupuk bersubsidi. Meski pemerintah dan produsen menyatakan stok ...
KRONIK

KPU Kabupaten Pasuruan Kaji Penataan Dapil Pemilu 2029, DPC PDIP Sampaikan Pertimbangan Beban Anggaran

KABUPATEN ‎PASURUAN – KPU Kabupaten Pasuruan, secara internal mulai mengkaji penataan daerah pemilihan (dapil) ...
KRONIK

IKS-PI Cup 3 Jadi Ruang Pembinaan Remaja, Doding: Silat Harus Bermuara ke Prestasi  

IKS-PI Cup 3 Trenggalek menjadi ruang pembinaan pesilat muda sekaligus menekan tawuran dan kenakalan remaja. Doding ...
HEADLINE

Said Abdullah: Gaji P3K 2027 Ditanggung Pusat, Disiapkan Anggaran Rp23 Triliun

JAKARTA — Kabar baik bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Mulai 2027, gaji atau honorarium P3K ...