SIDOARJO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sidoarjo merilis laporan kinerjanya selama setahun 2025. Bertajuk laporan kepada rakyat, berbagai kegiatan fraksi dalam tugas-tugas kedewanan disampaikan melalui sejumlah media massa.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto, menegaskan bahwa laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik fraksi kepada masyarakat.

“Bagi kami, ini adalah laporan untuk rakyat. Seluruh kerja Fraksi PDI Perjuangan diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan, anggaran, dan program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sidoarjo,” kata Tarkit, Jumat (9/1/2026).

Di Komisi A, Fraksi PDI Perjuangan memberi perhatian serius pada tata kelola keuangan desa. Setelah muncul sejumlah persoalan pada 2024, fraksi mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel agar program prioritas desa berjalan optimal. Selain itu, fraksi juga menaruh fokus pada pengawasan APBD 2025 yang meningkat menjadi Rp 5,947 triliun, terutama pada pos belanja rawan korupsi seperti hibah dan bantuan sosial.

“Kenaikan belanja APBD harus sejalan dengan penguatan pengawasan. Kami tidak ingin anggaran besar justru membuka celah penyimpangan,” papar Tarkit.

Tarkit melanjutkan jika melalui Komisi B, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemberdayaan pelaku UMKM. Fraksi meminta PT BPR Delta Artha sebagai bank milik daerah untuk lebih inovatif dalam skema permodalan UMKM, serta mendorong OPD terkait agar aktif melakukan pembinaan dan pendampingan.

Sementara di Komisi C, Fraksi PDI Perjuangan melakukan pengawasan ketat terhadap proyek-proyek strategis daerah, seperti penyelesaian RSUD Sedati dan RSUD Notopuro, serta percepatan pembangunan sekolah.

“Fraksi PDI Perjuangan menegaskan jika kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang tidak boleh dikompromikan,” Ujarnya.

Sementara di Komisi D, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti ketimpangan dalam penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Fraksi menilai skema yang ada belum sepenuhnya berpihak kepada sekolah-sekolah kecil yang masih berjuang untuk bertahan. Selain itu, fraksi juga mendesak langkah konkret penanggulangan Anak Tidak Sekolah (ATS), mulai dari validasi data, pemberian akses pendidikan khusus, penguatan peran PKBM, hingga penanganan akar persoalan seperti kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan.

“Komisi D juga fokus pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang ditujukan untuk melindungi pekerja formal dan informal, termasuk UMKM dan pengemudi ojek daring,” Katanya.

Tarkit menambahkan jika Fraksi PDI Perjuangan juga menjalankan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarnoputri, terkait penanganan stunting dengan memberikan Bantuan Keuangan sebesar Rp 50 juta kepada masing-masing desa khusus untuk program penurunan stunting.

“Sementara dalam kasus advokasi siswa yang diberhentikan (drop out) secara sepihak di Kecamatan Porong, Fraksi PDI Perjuangan bergerak cepat dengan turun langsung ke sekolah dan memastikan para siswa tetap dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar sambil menunggu penyelesaian melalui rapat dengar pendapat dengan pihak terkait,” Tegasnya.

Tarkit melanjutkan jika di Badan Pembentukan Perda, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Raperda Pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan Pos Kesehatan Pesantren agar dijalankan secara kolaboratif lintas pemangku kepentingan demi mewujudkan sekolah dan pesantren yang sehat.

Sementara melalui Badan Anggaran, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa APBD Kabupaten Sidoarjo diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, dengan fokus pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta program pro-rakyat seperti layanan berobat gratis, makan bergizi bagi warga miskin dan lansia, serta penciptaan lapangan kerja.

“Anggaran daerah harus menjadi alat perjuangan untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka di atas kertas,” pungkas Tarkit Erdianto.(ian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS