JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mengevaluasi penyebab bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera. Namun untuk sekarang, kata Puan, fokus utama penanganan adalah langkah tanggap darurat mengingat masih banyak warga terdampak bencana yang masih membutuhkan bantuan dan evakuasi.

Hal tersebut disampaikan Puan saat menanggapi soal usul dari sejumlah pihak yang mendesak pemerintah memberlakukan moratorium izin tambang baru khususnya perluasan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perusahaan pemegang izin.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga menyebut akan memanggil delapan perusahaan yang bergerak di daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara (Sumut) yang dinilai berkontribusi memperparah bencana. Pemanggilan itu dilakukan untuk mengusut sumber asal dari kayu-kayu gelondongan yang terseret banjir.

“Kami bersinergi dengan pemerintah bahwa kemudian ada keinginan untuk bisa mengevaluasi ini akibat dari apa, bagaimana kemudian ke depan perencanaannya seperti apa. Tentu saja itu akan ditindaklanjuti,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025) sore.

Seperti diketahui, BNPB mengungkap total korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 807 jiwa. Data tersebut diperoleh per 3 Desember sore ini.

BNPB juga mencatat korban orang hilang sebanyak 647 jiwa, dan korban terluka sebanyak 2.600 jiwa. Jumlah warga yang mengungsi pun meningkat menjadi 582.500 orang tersebar di Sumut, Aceh, dan Sumbar.

Selain itu, BNPB mendata rumah warga yang mengalami kerusakan dan kerusakan pada fasilitas umum di mana jembatan rusak sebanyak 299, fasilitas peribadatan rusak sebanyak 132, fasilitas kesehatan rusak ada 9, rumah rusak berat 3.600, rusak sedang 2.100, dan rusak ringan 4.900.

Oleh karenanya, Puan menegaskan hal yang paling penting sekarang adalah memprioritaskan tanggap darurat bencana.

“Saat ini semua sumber daya masih kita fokuskan untuk masa tanggap darurat. Jadi masih banyak korban yang belum ditemukan, masih banyak wilayah yang terisolasi. Kemudian masih banyak bantuan yang perlu didistribusikan,” ungkapnya.

“Jadi pemerintah juga bersama-sama dengan semua elemen masyarakat, termasuk juga DPR RI bersama-sama bergotong-royong fokus untuk melakukan proses-proses evakuasi, kemudian pendistribusian bantuan,” sambung Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menyebut, setelah proses tanggap darurat bencana maka yang perlu dilakukan adalah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Puan mengatakan, masa pemulihan juga untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak.

“Setelah itu kita akan fokus masa rehabilitasi atau recovery masa pemulihan bencana. Terkait dengan infrastruktur maupun rehabilitasi organ. Itu dulu yang sebaiknya kita fokuskan karena memang situasi alam atau kondisi cuaca masih tidak menentu,” tuturnya.

Meski begitu, DPR disebut siap bersama pemerintah untuk mengevaluasi penyebab terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera.

“DPR RI juga akan aktif untuk menanggapi hal tersebut, yang pasti tapi sekarang kita fokus dulu kepada para korban dan wilayah-wilayah yang masih membutuhkan bantuan,” tegas Puan.

Sebagai informasi, Center of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan kerugian akibat banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh mencapai Rp 68,67 triliun.

Angka ini mencakup kerusakan rumah penduduk, kehilangan pendapatan rumah tangga, rusaknya fasilitas infrastruktur jalan dan jembatan serta kehilangan produksi lahan pertanian yang tergenang banjir serta longsor.

Oleh sebab itu, Celios mendesak pemerintah memberlakukan moratorium izin tambang baru khususnya perluasan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perusahaan pemegang izin. Juga Termasuk penagihan kewajiban reklamasi agar bencana tidak berulang.

Puan menyatakan DPR siap menindaklanjuti berbagai hal untuk mengevaluasi penyebab bencana. Namun untuk saat ini, DPR dan pemerintah disebut fokus untuk memberikan bantuan kepada warga.

“Bahkan kami juga sudah mengirim tim yang dipimpin oleh salah satu wakil ketua ke wilayah Sumatera Utara. Kemudian di Sumatera Barat, juga ke Aceh untuk bisa melihat secara langsung situasi lapangan,” jelas Puan.

Adapun DPR mengirimkan bantuan logistik untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Minggu (30/11) lalu. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal turut ikut ke lokasi untuk mengantarkan bantuan sekaligus mengecek kondisi korban bencana. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS