JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengatakan bahwa musibah tanah longsor dan banjir bandang yang terjadi di wilayah Sumatera telah menjadi duka nasional, melihat banyaknya korban dan rumah serta fasilitas umum yang rusak parah.

“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban,” kata Said Abdullah dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).

Dia menegaskan, pemerintah sebenarnya ada dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bisa dikeluarkan untuk penanganan bencana Sumatera.

“Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp 4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera,” sebutnya.

“Dukungan anggaran ini untuk melakukan proses tanggap darurat hingga pemulihan paska bencana,” sambung dia.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menyebut, layanan tanggap darurat ternyata belum menjangkau seluruh korban, lantaran ada sejumlah warga yang terpaksa mengambil barang di toko dan gudang Bulog akibat minimnya bantuan.

“Kebutuhan tanggap darurat mohon disegerakan lebih masif, seperti tempat pengungsian layak, suplai kebutuhan makanan, MCK, selimut, dan pakaian jadi,” ungkap Said.

Baca juga:

=> Puan Dorong Pemerintah Sigap Tanggap Darurat Bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar

=> PDIP Respon Cepat Bencana Banjir Besar di Sumatera, Ribka: Baguna dan Relawan Hadapi Kendala Logistik

Dia juga menekankan pentingnya operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) yang terus diperkuat untuk menemukan korban hilang, seraya memastikan distribusi bantuan merata.

“Khusus untuk kelompok rentan seperti anak anak perlu diberi layanan trauma healing. Pada saat yang sama perlu dilakukan search and rescue yang terus massif untuk menemukan korban yang hilang,” tutur dia.

Selain tanggap darurat, Said menilai dana on call juga dapat dialokasikan untuk kebutuhan pemulihan pascabencana.

Untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang memerlukan anggaran besar, pihaknya membuka opsi penggunaan anggaran multiyears pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

“Rehabilitasi diperlukan untuk memulihkan layanan umum seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, serta infrastruktur dasar lainnya,” jelasnya.

“Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang lebih besar lagi,” pungkas politisi senior asal Sumenep, Madura tersebut.

Diketahui, tragedi tanah longsor dan banjir disertai dengan ribuan kayu telah meluluhlantakkan sejumlah kawasan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu (3/12/2025) pagi melaporkan 753 orang meninggal dunia, 650 jiwa belum ditemukan, 2.600 jiwa terluka dan 576.300 jiwa mengungsi.

Jumlah korban meninggal dan luka berpotensi untuk terus bertambah, dan ribuan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS