LAMONGAN – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lamongan meraih prestasi gemilang. Prevalensi stunting di Kota Soto ini mengalami penurunan drastis, dari 27,5 persen pada tahun 2022 menjadi 9,4 persen di tahun 2023, dan kini berada di angka 6,9 persen pada tahun 2024.

Capaian fantastis ini menempatkan Lamongan sebagai kabupaten dengan prevalensi stunting terbaik nomor 2 di Jawa Timur.

Kunci Sukses: Tertib dan Pemberdayaan Data

Wakil Bupati Lamongan yang juga Ketua TPPS, Dirham Akbar Aksara atau akrab disapa Mas Dirham, mengungkapkan kunci di balik sukses ini. Ia menekankan pentingnya tertib dan aktif memperbarui data untuk memastikan penanganan stunting benar-benar tepat sasaran.

“Prevalensi stunting Lamongan terbaik nomor 2 di Jawa Timur. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, tertib dan pemberdayaan data sangat diperlukan,” ujar Mas Dirham saat membuka rapat evaluasi TPPS Kabupaten Lamongan, Kamis (6/11/2025) di Aula Gadjah Mada Pemkab.

Menurutnya, masalah stunting tidak hanya terkait gizi, tetapi juga faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan yang bervariasi di setiap wilayah.

“Pada momen, wilayah, dan kondisi yang berbeda bisa menjadi salah satu faktor penyebab stunting,” ucapnya.

Data yang detail dan diperbarui secara berkala bertujuan untuk:

• Mengetahui ketimpangan geografis masalah stunting.
• Mengefektifkan intervensi program.
Mengatasi masalah stunting yang bersifat multidimensi.
• Menjadi dasar pemantauan dan evaluasi program.

Program Inovasi “1-10-100” Jadi Senjata Utama

Penurunan angka stunting ini juga didukung penuh oleh berbagai program inovasi yang dijalankan Pemkab Lamongan, salah satunya adalah program kolaborasi bersama TP PKK Kabupaten Lamongan, yakni Program 1-10-100.

Program ini dirancang untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan, meliputi:

• Pemberian paket makanan untuk anak balita berisiko stunting.
• Pemberian paket susu untuk ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) selama 100 hari.

Untuk menjamin efektivitasnya, program 1-10-100 melibatkan pemantauan rutin melalui posyandu setiap dua minggu, sehingga perkembangan penerima bantuan dapat dievaluasi secara akurat.

Prestasi penurunan stunting Lamongan membuktikan bahwa kolaborasi dan akuntabilitas data adalah faktor krusial dalam keberhasilan program kesehatan publik.(mnh/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS