JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyebutkan, peristiwa tragedi rubuhnya gedung Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo menjadi peringatan keras bagi dunia pendidikan keagamaan di Indonesia.

Menurutnya, peristiwa tersebut adalah alarm penting yang harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan keselamatan santri di seluruh pesantren tanah air.

“67 Nyawa anak yang dititipkan orangtuanya ke pesantren dengan harapan akan menjadi generasi berilmu dan berakhlak. Bukan untuk kehilangan hidupnya di tempat yang seharusnya paling aman bagi mereka,” kata Mufti Anam kepada wartawan di Jakarta Jumat lalu, dikutip media ini pada Minggu (12/10/2025).

Menurutnya, tradisi pesantren yang melibatkan santri dalam kegiatan pembangunan memang bertujuan mulia. Tapi keselamatan tetap nomor satu.

“Tragedi ini harus menjadi pengingat bahwa semulia apa pun niatnya, keselamatan tetap harus menjadi prioritas. Gotong royong itu penting, tapi keselamatan adalah fardhu ain,” tuturnya.

Legislator DPR RI dari Dapil 2 Jawa Timur itu menyoroti perlunya tata kelola pembangunan yang lebih baik di pesantren.

“Apa yang terjadi di Al-Khoziny harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan hanya bagi satu pondok, tapi bagi seluruh pesantren di Indonesia. Ini saatnya kita menata kembali tata kelola pembangunan di lingkungan pesantren,” tegasnya.

Selain itu, Mufti Anam mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan pembelajaran, tetapi juga memperhatikan infrastruktur dan keselamatan di pesantren.

“Selama ini perhatian negara terhadap pesantren lebih banyak berhenti di soal pengembangan sumber daya manusia dan pembelajaran, tapi sangat minim pada aspek infrastruktur dan keselamatan,” ungkap Mufti.

Dia juga menegaskan pentingnya pendampingan teknis dan kemudahan dalam perizinan pembangunan pesantren.

“Maka saya mendorong pemerintah agar ke depan tidak hanya mengurus kurikulum dan akreditasi pesantren, tetapi juga hadir dalam pendampingan teknis pembangunan dan perizinan,” tuturnya.

Mufti Anam menjelaskan tantangan besar yang dihadapi pesantren dalam mengurus izin pembangunan.

Dirinya mendengar langsung dari beberapa pengasuh pesantren, mereka punya itikad untuk mengurus IMB, untuk mengurus PBG, ingin taat aturan, tapi terhambat oleh dua hal besar. Pertama, mereka tidak punya kemampuan finansial.

“Mengurus IMB dan PBG harus menggunakan jasa konsultan perencana yang biayanya tidak murah, sesuatu yang bagi pesantren sangat berat, karena uang mereka sebagian besar berasal dari iuran santri dan donasi masyarakat,” paparnya.

Yang paling membuat dia sedih, banyak pesantren yang diperlakukan sama seperti pelaku usaha. “Mereka dikenakan biaya, aturan, dan birokrasi yang sama seperti ketika seseorang ingin membangun ruko, gedung bisnis, atau pusat perbelanjaan,” beber Mufti.

“Padahal pesantren bukan entitas bisnis. Mereka adalah lembaga pendidikan keagamaan yang menanggung amanah moral, sosial, dan spiritual bangsa,” sambung dia.

Mufti Anam pun mengusulkan agar pemerintah membuat kebijakan afirmatif yang berpihak pada pesantren. “Negara harus memiliki kebijakan afirmatif bagi pesantren dalam pengurusan IMB, PBG, dan konsultasi teknis pembangunan,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia berharap jangan lagi pesantren dipersulit, jangan diperlakukan seperti investor yang sedang mencari untung. “Mereka tidak sedang berbisnis, mereka sedang mendidik manusia,” tegas Mufti.

Menurutnya, pemerintah harus hadir dengan fasilitas pendampingan gratis dan unit layanan khusus pembangunan pesantren agar kejadian tragis seperti di Al-Khoziny tidak terulang.

“Kita tidak ingin pemerintah hanya datang sebagai pemadam kebakaran, baru hadir ketika ada korban, baru tergerak ketika ada tangisan. Negara harus hadir lebih awal, dengan kebijakan yang melindungi nyawa para santri,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu berharap agar tragedi ini menjadi momentum perubahan yang melibatkan seluruh pihak.

“Saya berharap tragedi Al-Khoziny ini menjadi momentum perubahan. Agar dari peristiwa ini lahir kesadaran baru bahwa pesantren tidak boleh berjalan sendiri. Negara, masyarakat, dan dunia pesantren harus bergandengan tangan. Karena menjaga pesantren berarti menjaga masa depan Indonesia,” tutup Mufti. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS