Rabu
11 November 2026 | 7 : 54

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

1.600 TPQ di Kabupaten Probolinggo Perlu Regulasi

IMG-20250926-WA0016

KABUPATEN PROBOLINGGO — Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) sebagai lembaga pendidikan non formal turut dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Diperlukan regulasi atau peraturan untuk penguatan lembaga pendidikan keislaman tersebut.

Hal itu disampaikan anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Arief Hidayat disela pembahasan raperda Fasilitasi Pesantren.

“Benar, kita di Pansus sudah menyepakati draf raperda fasilitasi pesantren. Tapi kita tidak boleh melupakan, ada 1.500 Madin dan lebih dari 1.600 TPQ di Kabupaten Probolinggo. Mereka juga bagian penting dari pendidikan keagamaan nonformal, dan sampai sekarang belum punya payung hukum daerah,” ujar Cak Dayat, Jumat (26/9/2025).

Ia menegaskan, semangat awal penyusunan regulasi sebenarnya adalah mengakomodasi kebutuhan pendidikan keagamaan nonformal. Baik yang berada di bawah naungan pesantren maupun yang berdiri sendiri. Akan Tetapi dalam perjalanannya menjadi fokus kepada pesantren karena yang dijadikan dasar adalah UU Nomor 18 Tahun 2019.

Sedangkan Fasilitasi Pendidikan Kegamaan Normal berlandakan PP Nomor 55 Tahun 2007. Karena itu, setelah perda pesantren ini, perjuangan selanjutnya adalah mendorong lahirnya Perda Fasilitasi Pendidikan Keagamaan Nonformal.

“Tentu saya tidak bisa menjanjikan, karena saya hanya anggota biasa di Pansus dan Bapemperda. Tapi kami akan berusaha dan memperjuangkan agar perda Madin, TPQ, dan guru ngaji bisa masuk agenda prioritas penyusunan perda di DPRD Kabupaten Probolinggo tahun 2026. Itu pun membutuhkan dukungan dari semua fraksi,” jelasnya.

Kesepakatan draf perda ini sendiri melibatkan berbagai pihak, mulai dari PCNU Kraksaan, PCNU Kabupaten Probolinggo, Kemenag, Kemenkumham, Bagian Hukum, Kesra, hingga Asosiasi Para Gus (ASPARAGUS).

Semua pihak berharap regulasi ini bisa menjadi kado bagi pesantren di Hari Santri, meski tantangan untuk menghadirkan perda Madin dan TPQ masih terbentang di depan.

“Pesantren sudah punya kado berupa perda. InsyaAllah, dengan dukungan seluruh fraksi, perjuangan untuk Madin, TPQ, dan guru ngaji juga akan kita wujudkan bersama,” pungkasnya. (drw/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Syaifuddin Zuhri: APBD Surabaya 2027 Harus Mengalirkan Manfaat bagi Kesejahteraan Warga

SURABAYA – Semangat APBD Surabaya 2027 harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketua DPRD Kota ...
KRONIK

KSO RSUD dr. Soebandi Rp700 Juta per Bulan, Wahyu Pertanyakan Transparansi Kontrak

JEMBER – Kerja Sama Operasional (KSO) antara RSUD dr. Soebandi Jember dengan PT Buana senilai sekitar Rp700 juta ...
KRONIK

Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Wabup Mujiono: Hadirkan Pelayanan yang Berkeadilan

BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menggelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Halaman Kantor ...
KRONIK

Tampung Keluhan Jalan Rusak hingga Isu Pertanian, Joko Tri Komitmen Kawal

TULUNGAGUNG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tulungagung, Joko Tri Asmoro, menerima berbagai keluhan ...
EKSEKUTIF

APBD Surabaya 2027 Rp12,9 Triliun Disahkan, Eri Prioritaskan Bansos hingga Pendidikan Gratis

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan perluasan bantuan sosial bagi masyarakat kelompok desil 1 ...
KABAR CABANG

PDIP Kabupaten Kediri Siapkan Teba Modern untuk RT/RW, Dorong Sampah Diolah Jadi Pupuk

KEDIRI – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri membuka kesempatan bagi lingkungan RT/RW yang kesulitan mengelola ...