SURABAYA – Komisi E DPRD Jawa Timur memberikan lampu hijau untuk segera membahas revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang Disabilitas.

Perda yang sudah kedaluwarsa itu akan masuk tahapan pembahasan dalam program legislasi daerah (Prolegda) tahun ini.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara Koalisi Difabel Jatim dan Komisi E di sela sidang paripurna DPRD Jatim, Jumat (15/8/2025).

Ketua Komisi E Sri Untari Bisowarno memastikan, pihaknya siap mengawal revisi perda ini hingga tuntas.

Menurutnya, proses persiapan pembahasan akan dilakukan secara paralel dengan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak, yang saat ini mulai masuk tahapan harmonisasi.

“Komitmen kami jelas: melibatkan Koalisi Difabel Jatim mulai dari penyusunan naskah akademik, penyiapan draft perda, serap aspirasi, hingga pembahasan bersama OPD. Keterlibatan mereka adalah kunci,” tegas Untari, dikutip media ini, Sabtu (16/8/2025).

Legislator yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim itu juga berharap dengan dukungan Koalisi Difabel, revisi perda disabilitas dapat dirampungkan akhir tahun 2025.

Koordinator Koalisi Difabel Jatim, Abdul Majid, menegaskan bahwa revisi perda ini menjadi kebutuhan mendesak agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Menurut Abdul Amjid, perda lama sudah tidak relevan dan tidak mampu menjawab tantangan saat ini.

“Kami menekankan keterlibatan penuh Koalisi Difabel dalam semua proses pembahasan agar regulasi yang lahir benar-benar berpihak pada difabel,” ujar Majid, yang penyandang disabilitas sensorik netra itu.

Selain Madjid, anggota Koalisi Difabel Jatim yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya Megawati dan Hakim Gunawan. Koalisi Difabel Jawa Timur terdiri dari 27 organisasi penyandang disabilitas dan organisasi pendukung inklusi. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS