BALI – Penutupan total Jalur Gumitir yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Banyuwangi sejak 24 Juli 2025 terus menuai perhatian tajam dari para legislator Jawa Timur.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Martin Hamonangan, menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak disiapkan dengan matang dan telah menimbulkan dampak sistemik terhadap arus logistik, lalu lintas, hingga distribusi ekonomi di wilayah tapal kuda.

“Kalau melihat masalah Gumitir, kita memang harus menyadari bahwa jalur ini butuh perbaikan. Kondisi kontur jalan yang curam dan rawan longsor menjadikan penutupan sebagai satu-satunya opsi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN),” ungkap Martin Hamonangan, Kamis (31/7/2025).

Namun demikian, menurut Anggota Komisi D DPRD Jatim tersebut, kebijakan penutupan itu semestinya dibarengi dengan perencanaan yang matang.  Terutama dari Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, dan instansi teknis lain.

Ia menyesalkan bahwa hingga saat ini belum ada skema rekayasa lalu lintas yang memadai sebagai pengganti fungsi strategis Jalur Gumitir.

“Kalau memang harus ditutup, pemerintah pusat dan daerah—khususnya Dishub—seharusnya menyiapkan rekayasa lalu lintas yang efektif. Tidak bisa hanya menutup tanpa alternatif dan mitigasi. Ini jalur penting untuk angkutan logistik, termasuk pengangkutan barang dan ternak yang sifatnya mendesak,” tegasnya.

Martin memaparkan, efek dari penutupan jalur ini sudah terasa hingga kawasan Taman Nasional Baluran dan Pelabuhan Ketapang. Penumpukan kendaraan, terutama truk logistik dan ekspedisi, mengular panjang, memicu kemacetan dan memperlambat aktivitas ekonomi lintas kabupaten.

“Bayangkan jika barang yang dibawa itu hasil pertanian segar atau ternak hidup. Keterlambatan pengiriman bisa menimbulkan kerugian besar dan mengganggu pasokan di daerah seperti Jember dan sekitarnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Martin menyebut bahwa kondisi ini juga bisa mengancam musim tanam dan pasokan pangan lokal. Jalur Gumitir selama ini menjadi nadi distribusi komoditas pertanian dan peternakan, yang sangat bergantung pada ketepatan waktu pengiriman.

Ketika akses terganggu, bukan hanya ekonomi mikro yang terdampak, tapi juga agenda ketahanan pangan di wilayah timur Jawa Timur.

“Ini bukan soal satu atau dua truk tertahan. Ini soal rantai pasok daerah. Petani, nelayan, pedagang kecil, semua ikut terdampak karena keterlambatan distribusi,” tandas politisi senior asal Banyuwangi itu.

Martin menekankan, jika proyek perbaikan memang memakan waktu hingga September 2025 sebagaimana yang disampaikan BBPJN Jawa Timur-Bali. Maka pemerintah tidak boleh tinggal diam.

Ia meminta agar segera diterapkan rekayasa lalu lintas, seperti sistem buka-tutup terbatas untuk kendaraan kecil di jam-jam tertentu, serta menyediakan rute alternatif yang benar-benar layak dan aman.

Ia juga mendesak adanya koordinasi lintas sektor, termasuk dengan kepolisian, BBPJN, Dinas Perhubungan, dan pemerintah kabupaten terkait, untuk menyiapkan jalur darurat dan posko informasi real-time bagi pengendara.

Menurutnya, akses publik terhadap informasi lalu lintas yang akurat menjadi kebutuhan mendesak di tengah situasi ini.

“Jangan sampai rakyat jadi korban karena informasi simpang siur. Harus ada dashboard informasi publik berbasis data, yang bisa diakses pengusaha, sopir logistik, maupun masyarakat umum,” pungkasnya.(yols/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS