SUMENEP – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, mengatakan bahwa Pemkab Sumenep berkomitmen untuk mendukung pemerintah pusat dalam menjaga distribusi pangan yang adil dan menjamin harga gabah layak bagi petani.

Hal itu disampaikan Fauzi untuk menanggapi maraknya isu praktik pengoplosan beras yang mencuat di berbagai daerah belakangan ini.

“Saya tidak bisa berbicara persoalan hukumnya. Biarkanlah presiden yang bicara,” ujar Fauzi, Senin (28/7/2025).

Meski begitu, ia mengingatkan masyarakat Sumenep untuk tidak terlibat dalam praktik curang seperti pengoplosan beras. Selain merugikan konsumen, tambah dia, praktik semacam itu juga sangat merusak ekosistem pertanian dan menghambat kesejahteraan petani.

Menurutnya, perlindungan terhadap petani harus dilakukan dari hulu ke hilir, termasuk dalam menjaga agar hasil panen mereka tidak disabotase oleh praktik manipulatif di pasar beras.

“Saya sangat mendukung agar harga gabah ini benar-benar pantas. Kami harus pastikan petani tidak terus jadi korban sistem. Jangan sampai ada masyarakat yang mencari untung dengan cara merugikan orang lain. Itu jelas keliru,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan, Pemkab Sumenep tetap dalam koridor kebijakan Presiden Prabowo dan Kementerian Pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ia mengajak semua pihak, mulai dari distributor, pedagang hingga konsumen, untuk lebih jujur dan bertanggung jawab dalam rantai distribusi pangan.

Seperti diketahui, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan indikasi kuat praktik pengoplosan beras curah yang dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium.

Pemeriksaan terhadap 268 merek di 10 provinsi menemukan bahwa 212 di antaranya tidak memenuhi standar mutu, bahkan sebagian kemasan 5 kilogram hanya berisi 4,5 kilogram. (hzm/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS