JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti temuan Komisi X DPR RI soal siswa sekolah menengah pertama (SMP) di sejumlah daerah yang belum mampu membaca dan menulis dengan lancar.

Karena itu, dia mendesak agar sistem pendidikan nasional berorientasi pada kualitas pemahaman siswa, bukan semata capaian angka.

“Jika anak-anak naik kelas tanpa kemampuan membaca yang cukup, kita berisiko membangun masa depan di atas fondasi yang belum memadai,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (21/7/2025).

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menuturkan, kemampuan literasi dasar adalah kunci dalam membangun sumber daya manusia unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

Menurut Puan, kebijakan pendidikan tidak boleh hanya fokus pada nilai dan pelaporan statistik, tetapi harus memastikan setiap anak benar-benar memahami pelajaran yang diberikan.

“Pendidikan harus lebih dari sekadar angka. Kita perlu sistem yang tidak hanya mengukur capaian, tetapi juga memastikan kualitas pemahaman siswa,” jelas dia.

Mantan Menko PMK ini berharap, adanya sistem pemantauan literasi dan numerasi yang lebih aktif dengan melibatkan guru, orang tua, dan komunitas sekolah.

Puan juga menyerukan agar misi pendidikan dijadikan bagian dari arah pembangunan nasional. Pendidikan dasar, katanya, harus menjadi prioritas dalam peta pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

“Misi pendidikan harus terintegrasi dengan arah pembangunan nasional, memastikan bahwa kualitas pendidikan dasar tidak lagi menjadi titik lemah,” jelas Puan.

Karenanya, lanjut dia, DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi guna mendorong reformasi sistem pendidikan nasional agar lebih adil dan adaptif.

“Tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dalam hal kemampuan dasar. Setiap potensi anak harus diberi ruang untuk tumbuh maksimal dalam ekosistem pendidikan yang berkualitas,” tutupnya.

Sebelumnya, fenomena lemahnya kemampuan baca-tulis siswa menjadi sorotan dalam rapat Komisi X DPR RI bersama Mendikdasmen Abdul Mu’ti baru-baru ini.

Komisi X DPR mengungkap adanya siswa kelas 1 dan 2 SMP di Serang, Banten, yang belum bisa membaca dan menulis. Bahkan, masih ada siswa di Kota Serang yang kesulitan menulis kata “Indonesia Raya”.

Temuan serupa juga terjadi di Buleleng, Bali. Dari 34.062 siswa, sebanyak 155 siswa dinyatakan tidak bisa membaca (kategori TBM), sementara 208 siswa termasuk kategori tidak lancar membaca (TLM). (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS