BATU – Wakil Ketua I DPRD Kota Batu Punjul Santoso menyoroti keberadaan aset milik Pemkot setempat yang tidak produktif.

Seperti aset Pemkot Batu di Cibubur, Jakarta Timur yang dinilai tak ada kaitan pemanfaatan untuk rakyat, dia mendorong Pemkot Batu melakukan penghapusan aset-aset tak produktif.

Punjul menegaskan bahwa keberadaan aset yang tak produktif menjadi beban anggaran daerah. Ini lantaran pemerintah masih harus membiayai biaya operasional mulai pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga tenaga harian lepas (THL) yang menjaga. Padahal, rumdin itu jarang dimanfaatkan.

“Pertimbangan kami agar aset itu dihapus saja, karena nilai manfaatnya untuk masyarakat tidak ada,” ujar Punjul Santoso, Minggu (13/7/2025).

Dia mensinyalir masih ada sejumlah aset lain yang juga berstatus sama seperti aset berupa rumah dinas di kawasan Jakarta tersebut. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu tersebut mendorong agar pemerintah kembali melakukan pendataan mana-mana aset yang tak produktif untuk dihapuskan.

”Sehingga anggaran bisa dialokasikan untuk hal lain yang lebih prioritas dan untuk kesejahteraan rakyat. Sekarang untuk rumdin di Cibubur sudah diproses ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk segera dilelang,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto turut membenarkan soal keberadaan aset rumah dinas di Cibubur yang menjadi beban anggaran daerah. Dia juga tahu bahwa usulan penghapusan aset ini sudah jadi wacana sejak 10 tahun lalu.

Saat ini, pihaknya sudah melakukan tindak lanjut terkait penghapusan aset tersebut sesuai prosedur. Salah satu catatan penting dari DPRD adalah proses lelang dilakukan langsung tanpa melibatkan pihak ketiga.

Terlebih untuk aset-aset yang berada di Kota Batu, seperti kendaraan roda dua, roda empat, hingga bus yang tak lagi digunakan, saat ini juga sedang dalam proses lelang. Sedangkan tanah dan bangunan yang masih memiliki potensi pemanfaatan, terutama oleh masyarakat, tetap akan dipertahankan.

“Kami pastikan proses penghapusan aset dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme,” tegas Heli. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS