Selasa
29 September 2026 | 11 : 10

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pancasila dan Pidato Bung Karno di PBB Tahun 1960 Jadi Rujukan Megawati Dorong Etika Global

pdip-jatim-250712-mega-beijing-1

BEIJING – Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri mengangkat pidato Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB tahun 1960 sebagai rujukan moral dalam membangun tatanan dunia baru yang lebih adil dan berkeadaban.

Dalam forum Global Civilizations Dialogue yang berlangsung di Wisma Tamu Negara Diaoyutai, Beijing, Kamis (10/7/2025), Megawati menyampaikan bahwa pidato Presiden Soekarno yang berjudul “To Build the World Anew” telah menjadi bagian dari Memory of the World oleh Unesco. Pidato tersebut dinilainya sebagai mercusuar nilai dan arah dunia pasca-kolonialisme.

“Izinkan saya mengangkat kembali pidato yang telah menjadi mercusuar bagi generasi bangsa kami dan telah dijadikan Memory of the World oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau Unesco, sebuah lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni pidato Presiden Soekarno di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1960 yang berjudul: ‘To Build the World A New’,” ujar Megawati, dikutip Sabtu (12/7/2025).

Dia menjelaskan bahwa dalam pidato tersebut, Bung Karno menyampaikan seruan mendesak untuk mengakhiri dunia lama yang dibangun di atas fondasi kapitalisme eksploitatif, kolonialisme, dan imperialisme. Sebagai gantinya, Bung Karno menawarkan gagasan mengenai tata dunia baru.

Baca juga: Punya Sejarah Panjang, Megawati Dorong Hubungan Indonesia dan Tiongkok Terus Ditingkatkan

“Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menyampaikan dengan lantang bahwa dunia lama yang dibangun di atas kapitalisme yang eksploitatif, kolonialisme dan imperialisme harus digantikan dengan tata dunia baru,” tegasnya.

Menurut Megawati, dunia baru yang dimaksud Bung Karno bukanlah tatanan yang ditentukan oleh kekuatan senjata atau siapa yang menang dalam perang, melainkan dunia yang berdiri di atas nilai-nilai luhur kemanusiaan dan keadaban.

“Dunia baru yang beliau maksud adalah dunia yang dibangun bukan di atas senjata, tetapi di atas nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dunia yang bukan ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling beradab,” jelas Megawati.

Dia juga menekankan bahwa falsafah Pancasila yang ditawarkan Bung Karno dalam pidatonya bukan sekadar doktrin nasional, tapi dapat dijadikan sebagai kerangka etik global.

“Untuk membangun dunia baru itu, Presiden Soekarno menawarkan falsafah Pancasila pada forum dunia bersejarah tersebut. Pancasila bukan hanya doktrin nasional untuk bangsa Indonesia, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat digunakan sebagai kerangka etik global,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Megawati menguraikan kelima sila Pancasila sebagai dasar etik global yang relevan dalam menyusun kembali fondasi moral dunia.

Yakni Ketuhanan sebagai dasar spiritual universal umat manusia; Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menolak rasisme, penjajahan, dan kekerasan; Persatuan, yang menolak politik pecah-belah dan mendukung persaudaraan dunia; Musyawarah dan Mufakat, yang menghormati partisipasi, bukan dominasi; dan Keadilan sosial, sebagai cita-cita kesejahteraan bersama umat manusia.

“Presiden Soekarno percaya bahwa jika kita ingin menyelamatkan dunia dari kehancuran, maka kita harus menyusun ulang tata dunia baru ini dari dasar atau fundamen, bukan hanya menambalnya. Dan fundamen itu, bagi bangsa kami, adalah Pancasila yang nilai-nilainya juga bersifat universal,” tutur Megawati.

Megawati meyakini bahwa pengakuan Unesco terhadap pidato Bung Karno tersebut bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan pengakuan internasional terhadap kontribusi ideologis bangsa Indonesia dalam membangun peradaban dunia.

Dalam forum yang dihadiri 600 perwakilan dari 144 negara tersebut, Megawati didaulat sebagai pembicara pertama dilanjutkan sejumlah tokoh pimpinan negara.

Seperti Nangolo Mbumba (Presiden keempat Namibia), Yukio Hatoyama (mantan PM Jepang), Essam Sharaf (mantan PM Mesir), Yves Leterme (mantan PM Belgia) dan Jhala Nath Khanal (mantan PM Nepal). (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Baktiono Minta Seleksi Direksi BUMD Surabaya Bebas Manuver Politik

SURABAYA – Proses seleksi calon Direksi lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya mendapat perhatian DPRD ...
KRONIK

Sinung Soroti Rencana Utang Rp45 Miliar dalam APBD Bondowoso 2027

BONDOWOSO – Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, menyoroti rencana pemerintah daerah menarik utang Rp45 ...
EKSEKUTIF

Debit Sumber Air Menurun, 500 Warga Selorejo Kediri Dapat Bantuan Air Bersih

KEDIRI – Sekitar 500 warga Dusun Selorejo, Desa Surat, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, mengalami kesulitan ...
LEGISLATIF

Rencana Kementerian Haji dan Umrah Mengaudit Forensik BPKH, Abidin Fikri Setuju dengan Catatan

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri meminta pemerintah, khususnya ...
KRONIK

Tiga Pilar Cup Ngawi; Sepakbola Lintas Profesi, Lariskan UMKM

NGAWI – Setiap sore, suasana di Lapangan Alun-Alun Merdeka Kabupaten Ngawi ramai oleh pertandingan sepak bola dan ...
LEGISLATIF

Pemkot-DPRD Surabaya Sepakat Desil Bukan Patokan Mutlak Penyaluran Bansos

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Surabaya sepakat tidak menjadikan klasifikasi desil dalam data ...