JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Abidin Fikri SH MH menegaskan pentingnya penguatan regulasi untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.

Pernyataan ini disampaikan menyikapi tantangan yang dihadapi sektor TPT, termasuk lonjakan impor ilegal, penurunan daya saing, dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang berdampak pada jutaan tenaga kerja.

“Industri tekstil adalah tulang punggung ekonomi Indonesia yang menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan berkontribusi signifikan terhadap ekspor.”

“Namun, banjir produk impor ilegal dan kurangnya efektivitas regulasi pengamanan perdagangan telah melemahkan sektor ini. Kita perlu langkah konkret untuk melindungi industri dalam negeri demi ketahanan ekonomi nasional,” ujar Abidin Fikri, Senin (26/5/2025).

Abidin menyoroti Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur Pertekstilan Nasional.

“Kekosongan hukum ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat kemajuan industri tekstil di pasar global. Kami di Badan Legislasi DPR RI berkomitmen untuk mendorong penyusunan regulasi yang lebih komprehensif,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis, Abidin mengusulkan beberapa poin penting penyusunan UU Khusus Pertekstilan. Melalui Badan Legislasi DPR RI akan menginisiasi pembahasan rancangan undang-undang yang secara spesifik mengatur pelindungan industri tekstil nasional.

Termasuk penguatan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) dan pengendalian impor ilegal. (dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS