SURABAYA – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno, mendukung penuh kebijakan sejumlah kepala daerah di Jatim yang meniadakan acara wisuda kelulusan siswa, baik di tingkat dasar maupun menengah.

Menurutnya, hal ini sebagai perwujudan kepekaan sosial di tengah tekanan ekonomi yang masih dialami masyarakat.

“Kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi sebaiknya ditiadakan saja wisuda kelulusan siswa karena akan menambah beban bagi para orang tua,” tutur Untari di Surabaya, Kamis (8/5/2025).

Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu juga berharap Dinas Pendidikan Jawa Timur berani mengeluarkan surat edaran untuk pelarangan kegiatan wisuda kelulusan bagi SMA/SMK di Jatim.

“Kita harusnya memiliki sense of crisis di tengah kondisi ekonomi seperti ini. Toh itu wisuda bukan hal yang bersifat mutlak. Berbeda dengan di perguruan tinggi, kalau gak ikut wisuda ijazahnya tidak bisa diambil,” terangnya.

Dia menawarkan konsep sederhana namun bermakna untuk merayakan kelulusan siswa tanpa membebani biaya.

“Kelulusan siswa, sebaiknya cukup dilaksanakan di sekolah dengan cara mengumpulkan seluruh siswa. Kemudian mereka yang akan meninggalkan sekolah bersalaman dengan para guru dan adik-adik kelasnya,” tutur Untari.

“Saya kira itu sudah keren dan tanpa biaya. Mengingat, jika wisuda di gedung biayanya tidak sedikit. Selain harus sewa gedung, sewa pakaian, make up, makanan dan lain sebagainya. Kalau ditotal tentu akan memberatkan orang tua,” sambung Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Untari juga menanggapi soal kegiatan wisata atau study tour yang sering dibebankan kepada pelajar. Dia menilai urgensi kegiatan ini kurang maksimal, dan sebaiknya tidak diwajibkan oleh sekolah.

Sebaliknya, jika melakukan study banding pihaknya masih bisa menolelir. Mengingat, karakteristik suatu daerah dengan daerah yang lain tidak sama.

Dia mencontohkan kondisi pelajar di kota besar seperti Surabaya yang mungkin kesulitan memahami dunia pertanian karena keterbatasan lahan.

“Anak-anak di Surabaya tentu sulit menemukan sawah atau belajar bertani karena di kota besar lahan persawahan sudah jarang bahkan hampir tidak ada. Makanya, kalau mereka ingin belajar bertani tentu harus pergi ke luar daerah seperti ke Sidoarjo, Ngawi, Banyuwangi dan lain sebagainya,” paparnya.

Diketahui, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi baru-baru ini mengeluarkan instruksi yang melarang sekolah menggelar kegiatan wisuda kelulusan. Untari pun mendukung pendekatan tersebut.

“Walaupun banyak kepala daerah di Jatim yang berasal dari kader PDI Perjuangan, namun pihaknya tidak perlu mengeluarkan instruksi tapi cukup meniru saja kalau memang itu baik,” tutup Untari. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS