SURABAYA – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2025, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pendidikan yang adil, berkualitas, dan inklusif.

Fraksi partai berlambang banteng moncong putih itu menyatakan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang menyeluruh, berkeadilan, dan berintegritas.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan bahwa tema Hardiknas tahun ini, yakni “Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, sejalan dengan roh perjuangan partainya yang selalu memosisikan pendidikan sebagai alat pembebasan dan pencerahan bangsa.

Menurutnya, pendidikan yang berkualitas tidak hanya soal infrastruktur dan kurikulum, tapi juga tentang keadilan akses, kemurnian niat, serta kebersamaan dalam tanggung jawab.

“Kami percaya bahwa pendidikan yang bermutu tidak bisa lahir dari sistem yang eksklusif, apalagi koruptif. Pendidikan harus bersih dari praktik pungli, bebas diskriminasi, dan menjangkau semua kalangan tanpa kecuali. Termasuk anak-anak buruh, petani, nelayan, dan masyarakat miskin,” kata Renny dalam keterangannya di Surabaya, Jumat (2/5/2025).

Dia menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam pasal 31 UUD 1945. Karena itu, negara dan seluruh elemen bangsa harus menempatkan pendidikan sebagai tanggung jawab kolektif, bukan sekadar proyek atau komoditas ekonomi.

Dia menyayangkan masih adanya praktik pungutan liar di satuan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah negeri yang sejatinya dibiayai negara.

“PDI Perjuangan konsisten menolak segala bentuk pungli dalam dunia pendidikan. Kami mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat pengawasan dan menindak tegas oknum yang bermain. Tak boleh lagi ada dalih sumbangan suka rela yang menekan orang tua siswa,” ujarnya.

Menurut Renny, Fraksi PDI Perjuangan akan terus memantau kinerja dinas pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar kebijakan pendidikan tidak menyimpang dari prinsip keadilan sosial. Dia juga mengajak masyarakat untuk berani melapor bila menemukan pungli, diskriminasi, atau kekerasan di lingkungan sekolah.

Lebih lanjut, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kesenjangan akses pendidikan yang masih terjadi di berbagai wilayah Jawa Timur. Wilayah tapal kuda, kepulauan, serta daerah tertinggal seperti Situbondo, Sampang, dan Pulau Raas disebut masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, baik dari sisi tenaga pendidik, infrastruktur, maupun jaringan internet.

“Pendidikan berkualitas untuk semua berarti tidak boleh ada satu anak pun yang tertinggal hanya karena dia lahir di daerah pelosok. Kita harus menjembatani ketimpangan ini dengan keberpihakan anggaran dan kebijakan,” tutur politisi perempuan yang juga dikenal sebagai pegiat pendidikan anak ini.

Renny juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar memperluas program beasiswa afirmatif bagi anak-anak dari keluarga buruh, petani, dan penyandang disabilitas. Menurutnya, pendidikan inklusif bukan sekadar menyediakan kursi, tapi juga memastikan setiap anak memiliki kesempatan dan fasilitas yang sama untuk berkembang.

Utamanya, sebagai legislator perempuan, Renny juga menyoroti pentingnya peran perempuan dalam dunia pendidikan. Dia menyebut bahwa pendidikan adalah alat pembebasan perempuan dari berbagai bentuk penindasan struktural.

Karena itu, sistem pendidikan harus menjamin akses dan partisipasi aktif perempuan, baik sebagai peserta didik maupun sebagai pengajar dan pembuat kebijakan.

Legislator yang juga Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim ini pun menyoroti perlunya penguatan pendidikan karakter untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender sejak dini. “Kita ingin anak-anak tumbuh tanpa prasangka patriarkal. Sekolah harus jadi tempat yang aman dan adil bagi semua gender,” ucapnya.

Untuk itu, Renny mengajak seluruh lapisan masyarakat terlibat aktif dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Baginya, keberhasilan pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru dan pemerintah, tetapi juga keluarga, dunia usaha, tokoh agama, serta media massa.

“Kita tak bisa serahkan semua pada pemerintah atau sekolah saja. Orang tua harus mendampingi anaknya. Perusahaan bisa mendukung sekolah vokasi. Tokoh masyarakat bisa jadi penggerak literasi. Semua punya peran,” tutur Renny. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS