Sabtu
25 Oktober 2025 | 5 : 47

Polemik Alih Fungsi Eco Bamboo Park Magetan untuk Sawah, Fraksi Ingatkan Berpotensi Langgar Aturan

IMG-20250426-WA0009_copy_832x573

MAGETAN – Pro kontra seputar alih fungsi lahan Eco Bamboo Park (EBP) untuk area persawahan terus menggelinding.

Rencana alih fungsi lahan masuk dalam acara Rapat dengar pendapat antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Komisi D DPRD Magetan beberapa waktu lalu.

Meski begitu, anggota Komisi D dari Fraksi PDI Perjuangan, Nanang Sapto Aji menegaskan, rapat dengar pendapat dengan DLH perihal alih fungsi lahan tak menyepakati apapun.

“Tetap menolak alih fungsi lahan,” kata Nanang.

Pernyataan Nanang diperkuat dengan sikap Fraksi PDI Perjuangan DPRD Magetan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Magetan, Suyono Wiling menyampaikan, rencana pemanfaatan lahan kosong EBP untuk tanaman padi berpotensi menyalahi aturan.

Menurutnya, EBP dibuat karena hasil pemeriksaan BPK beberapa tahun lalu. Dimana lahan terbuka hijau di Magetan masih 12,5 persen dari kewajiban 30 persen.

“Jangan sampai dua kali menyalahi aturan, penempatan EBP di Sukomoro saja sebetulnya tak sesuai dengan ketentuan lokasi tempat wisata. Koq ini mau dimanfaatkan untuk ketahanan pangan. EBP untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH),” tegas Suyono Wiling.

Ia menambahkan, Eco Bambu Park sudah ditetapkan peruntukannya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sehingga jika akan dilakukan alih fungsi akan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah No 15 Tahun 2012 serta Perda Tentang Ruang Terbuka Hijau No 2 Tahun 2017.

Pemanfaatan Hutan
Menurut Wiling, panggilan akrabnya, ketimbang EBP, lebih efektif memanfaatkan kawasan hutan untuk ketahanan pangan.

Di Magetan ada sekitar 2500 hektar kawasan hutan. Sekitar 1.500 hektarnya, bisa dikerjasamakan melalui pokmas atau koperasi berupa program Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Ini tersebar di Desa Jabung, Singolangu, Tapak, Bedagung, Poncol, Parang, Sidomulyo, dan Getasanyar.

“Bersama kawan-kawan, saya menginisiasi agar petani sekitar hutan bisa dapat pengelolaan. Data kami bisa sampai sekitar 300-an hektar,” ungkap Suyono Wiling.

Melalui KHDPK lebih dari cukup untuk menambah lahan guna program ketahanan pangan di Magetan. Program kemitraan KHDPK ini berumur Panjang sampai 35 tahun, dan bisa diperpanjang hingga dua kali kemitraan.(rud/hs)

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Bupati Kediri Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah, Siap Bantu Warga MBR dan PPPK

KEDIRI – Bupati Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito) menyambut positif pelaksanaan sosialisasi program 3 Juta ...
LEGISLATIF

Sosialisasi Pencegahan Judi Online, Raymond Tara Sampaikan Pentingnya Peran Keluarga

SIDOARJO – Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo, Raymond Tara Wahyudi ST, menekankan pentingnya peranan keluarga dalam ...
LEGISLATIF

Ringankan Beban Masyarakat, Legislator Banteng Madiun Ini Dukung Program OOTD PLN

MADIUN — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun, Budi Wahono, kembali menunjukkan kepeduliannya ...
HEADLINE

Tunggakan BPJS Kesehatan Dihapus, Deni: Langkah Nyata Pemerintah Perluas Perlindungan Sosial

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono mengapresiasi kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi ...
LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuanngan DPRD Jatim Dukung Pencabutan Enam Perda

SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendukung pencabutan enam peraturan daerah (Perda) yang diajukan ...
KRONIK

Banyuwangi Gelar Ritual Meras Gandrung dan Festival Musik Perkusi

BANYUWANGI – Pertunjukan kolosal 1.400 penari Gandrung Sewu 2025 akan digelar di Pantai Marina Boom, pada Sabtu ...