BANYUWANGI – Di tengah efiensi anggaran pemerintah pusat, Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak terdampak. Anggaran DD dan ADD tidak dipotong.

Karena itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, meminta agar kepala desa mengoptimalkan anggaran DD dan ADD untuk pembangunan di desa masing-masing.

“Kepala desa harus bersyukur. DD dan ADD-nya tidak dipotong. Jadi, tolong anggaranya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan jalan, sosial dan lainnya,” ujar Ipuk saat bertemu seluruh kepala desa se-Banyuwangi, Rabu (16/4/2025).

Di Banyuwangi, DD dan ADD tiap desa berbeda. Rata-rata jumlah DD sebesar Rp750 juta hingga Rp2 miliar. Sementara ADD mulai Rp750 juta hingga Rp1,2 miliar.

Pada 2025, desa dengan DD terbesar adalah Tembokrejo mencapai Rp2,28 miliar, sedangkan desa dengan DD terkecil adalah Kenjo dengan Rp777 juta. Sementara Desa dengan ADD terbesar adalah Tamansari mencapai Rp1,12 miliar, sementara terkecil Desa Gitik dengan Rp749 juta. Dengan demikian rata-rata tiap desa setiap tahun mendapat anggaran Rp1,6 miliar hingga mendekati Rp3 miliar.

Menurut Ipuk, dengan besarnya anggaran, desa harus lebih inovatif lagi. Apalagi banyak kewenangan yang kini telah diserahkan pada desa, sehingga tidak harus menunggu persetujuan dari pemerintah kabupaten. Seperti untuk menangani anak putus sekolah, penanganan kesehatan untuk warga miskin, bedah rumah dan lainnya.

“Jadi, kalau ada warga miskin sakit, anak tidak bisa sekolah, dan lainnya, seharusnya sudah tidak lagi ditujukan pada bupati. Tetapi pada desa, karena kewenangan telah diserahkan pada desa,” ujar Ipuk.

Dalam kesempatan itu, Ipuk juga meminta agar kades terus berkolaborasi dan besinergi dengan pemerintah daerah, agar semua program dan kebijakan bisa berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kepala desa merupakan mitra strategis dan ujung tombak dalam kesuksesan implementasi program dan kebijakan dari pemerintah daerah,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga berharap kades berperan aktif untuk berbagai program pemerintah pusat yang berjalan di daerah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), program ketahanan pangan, dan lainnya.

“Terima kasih kepada para kades yang telah bekerja keras menggali potensi desanya masing-masing. Baik itu di bidang pertanian, perikanan dan pariwisata. Mari kita perkuat upaya untuk memajukan desa,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Banyuwangi, Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab), Budiharto, dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banyuwangi, Andrik Tri Waluyo. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS