Selasa
22 September 2026 | 5 : 27

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Sosialisasi Perda di Tanjungsari, Heru Kusnindar Terima Curhatan LPMD

IMG-20250311-WA0043_copy_880x580

NGAWI – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ngawi, Heru Kusnindar, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) di Desa Tanjungsari, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi.

Dalam kegiatan tersebut, ia menerima curhatan dari anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) terkait kebijakan baru yang berdampak pada operasional lembaga tersebut, Selasa (11/3/2025).

Salah satu anggota LPMD mengungkapkan kegelisahannya terkait kebijakan yang mulai berlaku tahun ini, yang melarang LPMD menerima dana operasional dari sumber anggaran mana pun.

Padahal, pada tahun sebelumnya, lembaga ini masih mendapat dukungan anggaran di tingkat desa. Ia pun berharap Heru Kusnindar dapat memperjuangkan nasib mereka.

“Mohon Pak Heru membantu kami. Mohon diperjuangkan nasib kami,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Heru Kusnindar menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengabaikan keluhan tersebut. Ia berjanji akan terlebih dahulu mempelajari dasar kebijakan yang menyebabkan LPMD seolah ada namun tidak memiliki peran yang efektif.

“Nanti akan kami cari tahu lebih dulu. Apakah ini berkaitan dengan efisiensi anggaran atau merupakan kebijakan nasional,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan perlunya solusi yang adil dalam kasus ini. Jika LPMD memang dianggap tidak lagi diperlukan, maka perlu ada regulasi yang jelas untuk membekukannya.

Namun, jika perannya masih dibutuhkan, harus ada anggaran yang mendukung kegiatannya, dan desa harus mengupayakan hal tersebut.

Lebih lanjut, Heru menilai bahwa peran LPMD mulai berkurang sejak hadirnya tenaga pendamping profesional (TPP) atau pendamping desa. Selain itu, pelaksanaan kegiatan desa kini banyak ditangani oleh pihak yang memiliki kualifikasi di bidangnya.

“Hal-hal seperti ini yang harus kami kaji terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lebih lanjut,” ujar Heru Kusnindar.

Dalam sosialisasi tersebut, Heru Kusnindar juga menyampaikan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jam Belajar. Ia berharap masyarakat dan pemerintah desa dapat mendukung implementasi perda tersebut demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. (and/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuangan Magetan Soroti Pengadaan Videotron dan Mobil Dinas PKK 

MAGETAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan menggelar sidang paripurna dengan agenda ...
KRONIK

Tinjau Mata Air Mandhung, Bupati Lukman: Air untuk Masa Depan Bangkalan

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, mengatakan, sumber air bukan hanya persoalan ketersediaan air pada saat ...
KRONIK

Hj. Ansari PDIP Minta Pimpinan Komisi VIII DPR Serius Sikapi Masalah UINSA

JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari, mendorong evaluasi total terhadap tata kelola Perguruan Tinggi ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP Minta Pemkab Malang Lebih Peka Baca Tanda Krisis, Jangan Tunggu Jadi Kegaduhan

MALANG — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang lebih peka ...
LEGISLATIF

Puan: Capaian Asian Games Harus Jadi Dasar Penguatan Pembinaan Olahraga Berkelanjutan

JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong agar setiap capaian kontingen Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP Kabupaten Madiun Minta Kewenangan dan Anggaran Desa Diperjelas

MADIUN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Madiun meminta Raperda Desa yang sedang dibahas benar-benar ...