Sabtu
23 Mei 2026 | 9 : 12

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Selama Menunggu Jadwal Pelantikan yang Mundur, Mas Ipin Pastikan Honorer di Trenggalek Tak Menganggur

pdip-jatim-240605-masipin-1

TRENGGALEK – Gelombang penolakan mulai bermunculan atas kebijakan pemerintah pusat yang memutuskan untuk menunda pelantikan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Apalagi calon PPPK yang saat ini statusnya masih tenaga honorer khawatir akan menganggur selama menunggu jadwal pelantikan, karena kontrak yang telah disepakati hanya sampai pertengahan tahun.

Menanggapi hal itu, Bupati Mochamad Nur Arifin mengatakan, para tenaga honorer tidak perlu khawatir karena Pemkab Trenggalek akan memperpanjang kontrak tenaga honorer sampai waktu pelantikan tiba.

Dengan perpanjangan kontrak tersebut, tenaga honorer atau non-ASN tidak akan kehilangan penghasilan selama menunggu pelantikan.

“Jadi kebijakannya di Trenggalek walaupun belum diangkat PPPK, (tenaga honorer) tetap bekerja di satuan unit kerjanya masing-masing. Nanti kontrak kerjanya akan diperbarui, diperpanjang,” kata Mas Ipin melalui akun Instagramnya @avinml, Senin (10/3/2025).

Bupati muda yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek itu menyebutkan, dalam seleksi PPPK tahun 2024, pemkab membuka formasi sesuai jumlah honorer yang ada di daerah setempat.

Formasi tersebut sengaja disiapkan untuk meningkatkan statusnya dari honorer menjadi PPPK.

“Jadi PPPK tidak usah risau masing-masing satker (satuan kerja) akan memperpanjang kontraknya hingga pelantikan,” ucap alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu.

Sedangkan untuk penundaan pelantikan CPNS hingga bulan Oktober 2025, Pemkab Trenggalek tidak bisa berbuat banyak selain mematuhi penjadwalan yang disusun pemerintah pusat.

Mas Ipin menyebutkan Pemkab Trenggalek sebenarnya telah merencanakan pelantikan 100 orang CPNS pada bulan Mei atau Juni.

“Itu kami tidak bisa kerjakan, karena kita butuh pertimbangan teknis BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk mendapatkan NIP (Nomor Induk Pegawai). Kalau NIP turun, baru haknya (PNS) bisa diterima,” tutup Pjs Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) tersebut. (aris/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Sidak Pelaksanaan Haji, Ansari PDIP Minta Jemaah Aktif Koordinasi dan Laporkan Keluhan Pelayanan

MEKKAH – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Hj. Ansari, meminta para jemaah untuk aktif menjalin koordinasi ...
SEMENTARA ITU...

Jawara Tiban Jawa Timur Berangkat ke Lampung, Bawa Misi Silaturahmi dan Persatuan Budaya

Puluhan jawara tiban dari Jawa Timur berangkat ke Lampung Timur untuk lawatan budaya dengan misi mempererat ...
KABAR CABANG

Pra Pelantikan, DPC Gresik Ajak Pengurus PAC Solid

GRESIK – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gresik menggelar pertemuan pra pelantikan PAC se-kabupaten Gresik periode ...
KRONIK

Legislator PDIP Jombang Ini Kawal Legalitas Rumah Kelahiran Bung Karno Jadi Cagar Budaya

JOMBANG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jombang, Ady Artama Putra, menyatakan dukungan penuh ...
LEGISLATIF

Tinjau Potensi Ekspor Wonosalam, Mbak Estu: Kekuatan Pangan Dimulai dari Desa

JOMBANG – Anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Sadarestuwati, melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau langsung potensi ...
LEGISLATIF

Pertemuan dengan Ansor-Banser Ngawi, Diana Sasa Soroti Maraknya Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Pendidikan Agama

NGAWI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Diana AV Sasa mengungkapkan keprihatinannya ...