SUMENEP – Pimpinan Cabang (PC) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kabupaten Sumenep mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep untuk memperluas cakupan program BPJS Ketenakerjaan untuk pekerja rentan.

Hal itu disampaikan Ketua PC Pergunu Sumenep, Mohammad Shaleh, saat bersilaturahmi dengan Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, di gedung DPRD setempat, Selasa (25/2/2025).

“Kami menyampaikan aspirasi pada Ketua DPRD Sumenep tentang peningkatan kesejahteraan guru non-ASN di Sumenep,” ujar Shaleh didampingi Sekretaris Pergunu Semenep, Amir Syarifuddin, seusai silaturahmi.

Shaleh berharap program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan yang digulirkan Pemkab Sumenep tidak hanya mengkaver tukang becak, Ojek Online (Ojol), nelayan, Asisten Rumah Tangga (ART) dan tukang bangunan.

“Kita berharap, program ini juga bisa mengkaver guru non-ASN. Guru yang kehidupannya juga rentan,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, mengatakan bahwa dirinya menerima dan akan menyampaikan aspirasi Pergunu Sumenep pada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, dan OPD terkait.

“Kami mendapatkan aspirasi Pergunu Sumenep agar BPJS Ketenagakerjaan untuk guru non-ASN diperjuangkan,” ujar Zainal.

“Kami pastikan, aspirasi ini kami teruskan. Meski di tengah efisiensi, kami tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan kesejahteraan guru non-ASN ini,” lanjutnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, kehadiran elemen masyarakat seperti Pergunu Sumenep, membuatnya bahagia dan gembira. Aspirasi Pergunu, tambahnya, menjadi landasan bagi dirinya dalam memperjuangkan nasib guru.

“Saya terbuka pada siapa saja untuk menyampaikan aspirasinya dengan baik-baik. Kita diskusikan, kita cari jalan keluarnya bersama-sama, dan tentunya kita perjuangkan. Sekali lagi, tidak hanya bagi Pergunu, tapi juga bagi organisasi yang lain, pintu ruangan saya selalu terbuka,” tandasnya. (hzm/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS