SURABAYA – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Saifudin Zuhri, menekankan pentingnya peningkatan pengawasan di wilayah perbatasan, pelabuhan, dan bandara.

Dia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, bea cukai, imigrasi, dan TNI.

Pasalnya, Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan tingkat penyelundupan barang ilegal yang cukup tinggi.
Sepanjang 2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat 4.215 kasus penindakan di provinsi ini, dengan total nilai barang yang dicegah mencapai Rp785 miliar dan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp293 miliar.

“Kami berharap ada koordinasi intensif agar bisa dilakukan rapat koordinasi bersama untuk meningkatkan pengawasan di titik-titik rawan penyelundupan,” ungkap Saifudin Zuhri, Rabu (12/2/2025).

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, pemanfaatan teknologi modern seperti CCTV dan scanner di area publik serta perbatasan dapat menjadi solusi untuk mendeteksi barang-barang ilegal yang masuk ke Jawa Timur.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengungkapkan bahwa selama 2024, penyelundupan yang berhasil dicegah di Jatim meliputi 266 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp356 miliar.

Selain itu, sebanyak 40.000 liter minuman keras impor juga diselundupkan dengan nilai Rp6,9 miliar dan potensi kerugian negara Rp3 miliar.

Selain rokok dan minuman keras, kasus penyelundupan juga terjadi pada barang tekstil, kendaraan bermotor, dan elektronik. Total kerugian negara yang berhasil dicegah dari berbagai sektor ini mencapai ratusan miliar rupiah.

DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa perlu ada langkah strategis untuk memperketat pengawasan, baik melalui peningkatan jumlah personel di lapangan maupun pemanfaatan sistem teknologi yang lebih canggih.

Selain itu, mereka juga mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi guna meminimalisir celah bagi para penyelundup.

“Dengan sinergi yang kuat antar lembaga dan penggunaan teknologi yang tepat, kami optimistis pengawasan terhadap barang ilegal bisa semakin diperketat sehingga melindungi perekonomian daerah dari potensi kerugian besar,” pungkas Saifudin. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS