SURABAYA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun pada 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025.

Inpres yang ditandatangani di Jakarta pada Rabu, 22 Januari 2025 tersebut, mengamanatkan para menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, hingga bupati/wali kota untuk menerapkan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Menindaklanjuti kebijakan ini, Wali Kota Eri Cahyadi, menyatakan, bahwa Pemkot Surabaya telah lebih dulu melakukan efisiensi sejak 2024. Salah satunya, memangkas anggaran alat tulis kantor (ATK) serta menghapus kegiatan yang dianggap tidak esensial.

“Tahun 2024, saya mengambil kebijakan memotong ATK dan menghapus kegiatan yang tidak penting. Banyak yang bertanya-tanya, ‘Wali Kota Surabaya ini model apa?’ Tapi hari ini, ternyata kebijakan yang sama juga diterapkan di kementerian, ATK hanya disisakan 10 persen dan anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat dipotong,” kata Eri di Surabaya, Sabtu (8/2/2025).

Eri menyatakan bahwa Pemkot Surabaya di tahun 2025 telah meningkatkan efisiensi anggaran dengan memangkas ATK dari 20 persen menjadi 30 persen. Bahkan, penggunaan teknologi digital di lingkup pemkot juga dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap ATK konvensional.

“Kalau bisa menggunakan gadget kenapa harus pakai ATK, sehingga (anggaran) untuk ATK itu kami potong,” imbuhnya.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa Pemkot Surabaya telah menghapus anggaran untuk kunjungan kerja, terutama perjalanan dinas ke luar negeri.

Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan langkah efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat, termasuk pengurangan kegiatan seremonial yang dianggap tidak memiliki manfaat signifikan.

“Saya bersyukur dengan kebijakan ini. Saat saya menerapkan efisiensi tahun 2024, banyak yang mengkritik. Tapi sekarang, kebijakan serupa diambil oleh presiden, yang membuktikan bahwa langkah yang kami ambil tidak salah. Semua ini dilakukan demi kepentingan rakyat,” ujarnya.

Meski demikian, tambah Eri, bahwa belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Surabaya, tidak akan terkena pemangkasan.

“Gaji dan tunjangan sudah diatur dalam peraturan pemerintah, jadi tidak akan berkurang. Namun, tunjangan berbasis kinerja bisa menurun jika pendapatan asli daerah (PAD) turun. Jika PAD turun, maka dinas penghasil PAD juga seharusnya mengalami penyesuaian dalam tambahan penghasilan pegawai (TPP),” jelas dia. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS