JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa program pengentasan kemiskinan Presiden Prabowo Subianto senapas dengan kebijakan partai pemenang Pemilu 2024 itu.

Pernyataan itu disampaikan Hasto merespons program tiga ribu rumah untuk rakyat miskin yang dicanangkan Prabowo. Kebijakan tersebut juga sempat disinggung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya saat HUT Ke-52 PDIP di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

“Jadi, memang di dalam program yang dilakukan Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan. Maka, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan,” kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu (12/1/2025).

Menurut Hasto, PDIP dalam momentum HUT Ke-52 meningkatkan kader untuk mengingat jati diri yang berasal dari rakyat kecil. Oleh sebab itu, dia menyebut PDIP akan mendukung program presiden yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Karena program 100 hari (Presiden Prabowo) itu masih in progres, tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya,” jelas dia.

Selain itu, tambah Hasto, program-program kerakyatan yang dilakukan presiden senapas dengan partainya juga karena hal itu telah melalui persetujuan fraksi-fraksi partai politik di DPR RI, termasuk PDIP.

Lebih jauh, saat ditanya mengenai penegasan sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo, Hasto mengatakan bahwa PDIP tidak mengenal istilah oposisi di dalam sistem presidensial. Namun demikian, PDIP meyakini urgensi fungsi periksa dan timbang.

“PDI Perjuangan, baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, itu selalu memberikan suatu kritik-kritik yang membangun untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara,” katanya.

Kritik membangun, sambung Hasto, juga dilakukan di internal PDIP. Melalui momentum HUT Ke-52, PDIP melakukan autokritik sekaligus terbuka akan kritik dari masyarakat.

“Maka, fungsi-fungsi kritik-autokritik itu melekat di dalam fungsi-fungsi PDIP terhadap pemerintah, terhadap DPR, terhadap lembaga-lembaga negara, dan juga terhadap PDIP sendiri,” tutup Hasto. (red/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS