JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pertemuan DPR dengan Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi (LPl) yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (3/12/2024).

Pertemuan di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta itu dalam rangka konsultasi antara Pansel dengan DPR untuk membahas pergantian anggota Dewas LPI dari unsur profesional.

Selain Sri Mulyani, hadir pula Wamenkeu Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Rionald Silaban. Seluruh perwakilan fraksi DPR mengikuti rapat konsultasi ini.

Agenda hari ini dilakukan dalam rangka pemberian nama calon anggota Dewas LPI yang telah disepakati Pansel kepada DPR untuk dikonsultasikan sebelum calon terpilih nantinya dilantik presiden. Dua calon anggota Dewas LPI yang telah dijaring Pansel yakni Erwandi Hendarta dan Timur Sukimo juga turut hadir dalam pertemuan ini.

Adapun pemerintah membentuk Pansel Anggota Dewas LPI karena masa jabatan tiga tahun untuk Yozua Makes akan berakhir 22 Januari 2025. Sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah harus melakukan konsultasi dengan DPR untuk membahas calon Anggota Dewas LPI.

Untuk diketahui, 2 calon Anggota Dewas LPI dari unsur profesional yang telah dipilih Pansel memiliki pengalaman masing-masing di bidangnya. Erwandi Hendarta yang saat ini menjabat sebagai senior partner and the Head of Finance & Projects Practice Group in Hadiputranto, Hadinoto & Partners diketahui memiliki pengalaman mendalam di bidang hukum.

Sementara Timur Sukimo memiliki pengalaman di bidang hukum dan pengawasan antara lain sebagai komisaris independen Garuda Indonesia.

Puan pun berpesan bagi siapa saja yang terpilih nanti sebagai anggota Dewas untuk membantu menunjang kinerja LPI.

“LPI didirikan untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan nasional, yang dikelola secara korporasi dan profesional. Sehingga LPI membutuhkan orang profesional yang ahli di bidangnya tersebut,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Sesuai Pasal 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pembentukan Lembaga Pengelola Investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

“Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) merupakan amanat omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja,” ucap Puan.

Dewas di lembaga ini sendiri bertugas melakukan seleksi dan pengangkatan dewan direktur yang bertanggung jawab dalam melaksanakan operasionalisasi LPI. Selain itu, Dewas LPI juga bertugas untuk menyusun pengaturan dasar-dasar pengelolaan LPI, sebagai landasan bagi kegiatan operasional lembaga tersebut.

Puan berharap anggota Dewas baru nanti dapat memberi pengawasan terbaik kepada LPI dalam upaya meningkatkan investasi Indonesia dan menggerakkan perekonomian Indonesia, serta menyerap tenaga kerja.

“LPI harus bisa menarik dana investasi untuk negara dan membantu menggerakkan ekonomi Indonesia, serta mengatasi pengangguran sesuai semangat UU Cipta Kerja,” tutup Puan. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS