BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus mengawal kerukunan di Banyuwangi.

Hal tersebut disampaikan Ipuk saat Pengukuhan Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Banyuwangi masa khidmat 2024-2029.

“Banyuwangi terdiri atas berbagai budaya dan agama, kami berharap MUI memperluas perannya. Bukan hanya berdakwah, namun juga menjaga keberagaman dan merangkul semua pihak,” ujar Ipuk di acara yang dihelat di Pendopo Shaba Swagata Blambangan, Rabu (7/8/2024).

Peran strategis MUI tersebut, lanjut Ipuk, juga perlu lebih adaptif dengan kemajuan zaman dan kebutuhan generasi muda dewasa ini. Menyambut bonus demografi yang akan didominasi anak muda, harus mendapatkan bimbingan agama yang memadai.

“Kami mengajak MUI untuk menjadi mitra kami dalam menyiarkan nilai-nilai keislaman kepada anak muda. Banyak tantangan terkait pembentukan karakter generasi z ini,” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Harapan Bupati Banyuwangi itu, ditegaskan kembali oleh Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur, KH. Hasan Mutawakil Alallah. Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Zainul Hasan Genggong, Probolinggo itu, menegaskan peranan organisasi keulamaan yang berdiri sejak dekade 70-an itu.

“MUI merupakan khadimul ummah shadiqul hukumah atau pelayan umat dan mitra pemerintah. Masyarakat Banyuwangi tentu akan menanti peran MUI ke depan,” ujarnya.

Sementara Ketua Umum MUI Kabupaten Banyuwangi, KH. Muhaimin Asmuni, mengatakan bahwa pihaknya tidak akan sungkan membuka kemitraan yang luas, Khususnya dengan Pemkab Banyuwangi.

“Kami berorientasi pada penguatan keagamaan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan dua hal ini, kami siap bersinergi dengan pihak-pihak yang memiliki visi mis yang sama. Seperti halnya pemerintah,” tegasnya.

Acara pengukuhan dan rapat kerja tersebut dihadiri sejumlah tokoh dan ulama. Selain jajaran MUI Jatim dan Banyuwangi, juga hadir KH. Fakhruddin Mannan, KH. Ahmad Ghazali, KH. Muhammad Noer Khottib, KH. Ali Hasan Kafrawi dan sejumlah kiai lainnya. (ars/set)