MALANG – Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengungkapkan, masih ada tiga masalah klasik di Kota Malang yang belum tuntas, jelang masa tugas anggota DPRD berakhir.

Diketahui, masa jabatan 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2019-2024 akan berakhir pada 28 Agustus mendatang.

Berakhirnya masa jabatan para wakil rakyat itu bukan berarti permasalahan pembangunan ikut selesai.

Meski untuk kebijakan berada di tangan eksekutif, peran dewan dalam mengawal pembangunan juga menentukan penyelesaian masalah.

Made menyebutkan, tiga permasalahan yang belum tuntas merupakan hasil evaluasi internal dewan. Menurutnya, masalah yang belum tuntas ada beberapa faktor penyebab.

”Kami tidak bisa sepenuhnya menyalahkan eksekutif karena kami juga bertanggung jawab penuh. Kami mohon maaf kepada masyarakat,” ucap Made, dilansir dari radarmalang, kemarin.

Pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang itu berharap kepada pemimpin selanjutnya, menjadi sosok yang mampu menyelesaikan tiga permasalahan besar Kota Malang.

Begitu juga dengan DPRD terpilih harus terus mengawal dan mendampinginya. ”Jadi masyarakat sudah menilai kami, kalau kinerja baik terpilih lagi pada periode 2024-2029. Itu artinya masyarakat mengakui kinerja DPRD Kota Malang,” sebutnya.

Made yang masih terpilih menjadi DPRD 2024-2029 tetap akan mengawal tiga masalah klasik itu. Dengan kata lain, semua masalah dapat tuntas 100 persen.

Sudah ada beberapa masalah yang diurai. Namun tetap saja bagi Made hasilnya masih belum terasa signifikan.

”Misalnya saja update revitalisasi Pasar Besar, apakah nanti jadi pakai APBD atau APBN tetap kami tagih ke pemkot untuk kejelasannya,” tegas Made.

Sementara itu, Pemkot Malang mengklaim sudah ada progres untuk penyelesaian masalah-masalah tersebut.

Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, pihaknya masih berupaya minta bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk revitalisasi Pasar Besar.

”Sementara untuk Pasar Induk Gadang sudah dilakukan koordinasi dengan pihak Dishub Provinsi Jawa Timur. Dengan memanfaatkan Terminal Hamid Rusdi untuk kegiatan berjualan,” tutur Wahyu.

Sedangkan untuk penanganan banjir, pemkot sudah memberikan solusi dengan pembangunan Bozem Tunggulwulung dan peningkatan drainase mulai tahun ini.

Untuk solusi mengurai kemacetan, imbuhnya, pihaknya bakal meluncurkan program Buy The Service (BTS). Yakni program peningkatan pelayanan angkot di Kota Malang. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS