BANYUWANGI – Upaya pengembangan Banyuwangi terus dilakukan lewat kolaborasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan berbagai pihak. Salah satunya dengan keberadaan Kantor Imigrasi di Banyuwangi yang telah beroperasi mandiri. Sebelumnya, urusan keimigrasian di Banyuwangi masih merupakan “cabang” dari Jember, tepatnya bernama Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Jember di Banyuwangi.

“Alhamdulillah, Dirjen Imigrasi, Pak Silmy Karim, hadir di Banyuwangi untuk mengecek kehadirian kantor imigrasi mandiri di Banyuwangi. Jika sebelumnya ikut Kantor Imigrasi Jember, alhamdulillah resmi berdiri sendiri setelah cukup lama kami berupaya mengawal ini. Sehingga pelayanan keimigrasian untuk warga Banyuwangi pasti bisa lebih optimal, untuk mengurus paspor dan sebagainya,” ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Senin (22/7/2024).

Bupati Ipuk berharap, pelayanan dokumen keimigrasian bagi masyarakat dan warga asing di Banyuwangi akan semakin lebih mudah dan dekat.

“Bapak/ibu warga Banyuwangi yang akan umroh atau haji bisa optimal pelayanannya di Banyuwangi. Demikian pula yang akan mengurus paspor untuk keperluan akan ke luar negeri,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim, mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan pembangunan Kantor Imigrasi Banyuwangi secara lebih representatif pada tahun depan.

Untuk sementara, saat ini Kantor Imigrasi Banyuwangi masih menempati kantor Unit Layanan Paspor yang berada di kawasan Ketapang, Banyuwangi.

“Kami tindak lanjuti, segera dialokasikan 2025 untuk pembangunan Kantor Imigrasi Banyuwangi,” ujar Silmy.

Silmy menuturkan, keberadaan Kantor Imigrasi akan mengiringi kemajuan Banyuwangi sebagai daerah yang selama ini dikenal cukup pesat perkembangannya. “Kehadiran Kantor Imigrasi akan menjadi pendukung sektor pariwisata dan kemajuan Banyuwangi,” ujar Silmy.

Kantor Imigrasi Banyuwangi akan melayani berbagai layanan keimigrasian warga negara indonesia (WNI) maupun WNA yang tinggal di Banyuwangi. Termasuk melakukan pengawasaan dan pemeriksaan keimigrasian WNA.

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS