Minggu
26 Oktober 2025 | 8 : 24

Ipuk: BNN Banyuwangi Bakal Makin Efektifkan Upaya Pemberantasan Narkoba

pdip-jatim-240718-bnn-bwi-1

BANYUWANGI – Bupati Ipuk Fiestiandani berharap dukungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) agar segera terbentuk BNN Banyuwangi. Bersama jajaran Forkopimda, Bupati Ipuk telah menemui BNN belum lama ini.

“Alhamdulillah, pekan lalu sudah ada rapat bersama Forkopimda Banyuwangi, BNN Pusat, BNN Jatim terkait ikhtiar pembentukan BNN Banyuwangi. Ini penting sebagai instrumen untuk menanggulangi peredaran narkoba yang mengancam generasi muda kita,” ucap Ipuk, Rabu (17/7/2024).

Ipuk mengatakan, keberadaan BNN Banyuwangi bakal mampu melipatgandakan kerja lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

“Dengan sinergi bersama pemerintah daerah, kepolisian, masyarakat, dan berbagai elemen lainnya; kehadiran BNN Banyuwangi akan semakin mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kami berterima kasih kepada BNN terkait pembentukan BNN Banyuwangi,” ujarnya.

Dia menambahkan, Pemkab Banyuwangi memberikan dukungan penuh. Di antaranya dengan penyiapan aset pemkab untuk digunakan sebagai kantor BNN Banyuwangi.

“Sesuai nasihat para tokoh agama dan tokoh masyarakat, penyalahgunaan narkoba memang sangat dikhawatirkan. Sehingga sangat penting ada BNN Banyuwangi,” sebutnya.

Pihaknya juga berharap seluruh komponen masyarakat memberi dukungan kepada pemkab, kepolisian, dan BNN dalam upaya pemberantasan narkoba di Banyuwangi.

Rapat teknis pembentukan BNN Banyuwangi diikuti Karo SDM BNN RI Brigjen Pol Muhammad Zainul Muttaqin; Kepala BNPP Jatim Brigjen Pol (Purn) Muhammad Aris Purnomo; Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, serta jajaran Forkopimda setempat.

Brigjen Zainul mengapresiasi peran aktif Pemkab Banyuwangi dalam upaya pembentukan BNN di Banyuwangi. Menurutnya ini menunjukkan komitmen pemda dalam memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayahnya.

“Pertemuan ini merupakan satu langkah besar untuk dapat segera dibentuk BNN di Kabupaten Banyuwangi. Harapan kami, BNNK Banyuwangi dapat segera dibentuk,” kata Zainul.

Keberadaan BNN di Banyuwangi, lanjut dia, akan mampu mengantisipasi dan memitigasi ancaman penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Sebagai salah satu daerah dengan wilayah terluas di Jatim, Banyuwangi seyogianya perlu memiliki BNN untuk meminimalisasi risiko-risiko yang ada.

Wakapolresta Banyuwangi AKBP Dewa Putu Eka menyatakan, BNN Banyuwangi akan menjadi instansi yang dapat bersinergi dengan kepolisian dalam hal pemberantasan narkoba.

“Pembentukan BNN di Banyuwangi akan selaras dengan berbagai upaya dan komitmen kepolisian dalam memberantas narkoba. Sehingga Banyuwangi akan menjadi daerah zero narkoba ke depannya,” kata Dewa. (rio/pr)

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Mbak Puti di Sidoarjo, Hadiri Acara Semarak Reog Cemandi dan Bimtek Pembuatan Konten Medsos

SIDOARJO – Anggota Komisi IX DPR RI, Puti Guntur Soekarno, menghadiri sejumlah kegiatan saat melakukan kunjungan ...
SEMENTARA ITU...

Wabup Antok Iringi Ribuan Scooterist Kumpul di Ngawi, Rayakan 25 Tahun Iseng

NGAWI – Ribuan pecinta sekuter atau scooterist dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan wisata Kebun Teh ...
LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pasuruan Sepakat Aspirasi Warga, Tolak Rencana Pembangunan Real Estate Prigen

KABUPATEN PASURUAN – Hal itu ditegaskan oleh salah seorang anggota Fraksi PDI Perjuangan, H. Sugianto, kepada ...
EKSEKUTIF

Bupati Kediri Berharap Beroperasinya Kembali Bandara Dhoho Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Setelah beberapa bulan tidak ada penerbangan, Bandara Dhoho Kediri akan kembali beroperasi mulai 10 November 2025
LEGISLATIF

Guntur Wahono Sosialisasikan Penguatan Ideologi Pancasila bagi Generasi Muda di Srengat Blitar

Guntur Wahono menegaskan pentingnya menanamkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah arus perkembangan ...
LEGISLATIF

Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang Desak Pemkab Hentikan Sementara SPPG Tanpa Izin SLHS

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang menyatakan sikap tegas terhadap polemik pelaksanaan program makan ...