Rabu
21 Mei 2025 | 5 : 09

Kurangi Ketergantungan pada APBD, Ketua DPRD Kota Malang: MCC Harus Beranjak Mandiri

pdip-jatim-240524-made-rian

MALANG – Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menekankan perlunya operasional gedung Malang Creative Center (MCC) beranjak mandiri. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBD mulai tahun 2025.

Made mengatakan, di tahun 2024 ini operasional MCC masih sangat bergantung pada APBD. Seperti anggaran sebesar Rp 6 miliar yang dikeluarkan untuk keperluan penambahan fasilitas umum, salah satunya yakni eskalator.

“Kami harapkan pelan-pelan dikurangi peran APBD. MCC harus mandiri,” kata Made di Kota Malang, Rabu (26/6/2024).

Meski diakui bahwa MCC dibangun dengan tidak berorientasi pada keuntungan, namun Made mengharap agar minimal MCC dapat mandiri dalam hal operasionalnya. Menurutnya, pengoptimalan pemberdayaan potensi yang ada menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan kemandirian ini.

Dia menegaskan perlunya pemanfaatan lebih lanjut dalam aspek komersial MCC untuk menarik investor, sambil tetap mempertahankan ruang-ruang untuk kegiatan non-komersial.

“Tapi tetap space untuk non komersial harus ada 1-2 lantai, lah. Hanya saja kalau saran kami, persentase komersilnya bisa lebih besar. Paling tidak agar bisa mandiri pelan-pelan,” tutur pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, merespons desakan dari DPRD agar MCC dapat mandiri tanpa bantuan APBD.

“Kami akan mengundang pengelola MCC dan Diskopindag untuk duduk bersama mencari solusi yang terbaik,” ungkap Wahyu.

Dia juga menyatakan niatnya untuk membentuk regulasi yang jelas terkait pengelolaan MCC, guna memastikan pemberdayaan yang efektif.

Meskipun optimis terkait kemandirian MCC di 2025 mendatang, Wahyu mengakui beberapa dukungan operasional dari APBD masih diperlukan, namun tidak dengan nominal yang besar.

“Ya, nanti harus diperjelas mana yang dikomersilkan dan mana yang tidak. Nanti kalau sudah oke, sepakat, kita akan mengarah untuk membentuk regulasinya. Kita akan panggil pengelola, Diskopindag, nanti akan kita pantau progresnya,” ujarnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

DPRD Banyuwangi Terima Kunjungan Mahasiswa Untag, Belajar Penyusunan dan Pembahasan Perda

BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi menerima kunjungan studi puluhan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas ...
KOLOM

Menimbang Kebijakan Fiskal dan Asumsi Ekonomi Makro 2026

Oleh: Ketua Banggar DPR, Said Abdullah HARI ini, bertepatan dengan 20 Mei, sebagai hari kebangkitan nasional, ...
EKSEKUTIF

Pimpin Upacara Harkitnas, Wabup Antok Tekankan Pentingnya Menjaga Semangat Kebangkitan

NGAWI – Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025. ...
LEGISLATIF

Soal Demo Ojol Tuntut Potongan Tarif, Puan: DPR Sedang Cari Win-Win Solution

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi aksi unjuk rasa besar-besaran ribuan pengemudi ojek online (ojol) ...
SEMENTARA ITU...

Dirham Akbar Jadi Ketua PBSI Lamongan, Fokus ke Pembinaan Atlet

LAMONGAN – Kepengurusan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Lamongan resmi dilantik oleh ...
LEGISLATIF

DPRD Jember Minta Rekanan Peserta Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dikaji Lagi

JEMBER – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember Edi Cahyo Purnomo (ECP) minta agar rekanan yang ...