JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dipengaruhi Paket Kebijakan Ekonomi jilid 1 hingga jilid 10. Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) itu telah menimbulkan kepercayaan dunia internasional terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut Pramono Anung, hal itu terlihat secara konsisten rupiah mengalami penguatan, kemudian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan. Dan yang paling utama adalah foreign direct investment-nya juga meningkat.

“Jadi, kalau ini dianggap sebagai bukan atas trust atau kepercayaan dunia internasional terhadap ekonomi kita, menurut saya juga tidak benar,” kata Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung, kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (11/3/2016) siang.

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menambahkan, yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini adalah membuat, mempermudah perizinan dan juga membuat orang lebih nyaman berinvestasi di Indonesia. Sehingga, setelah Presiden Jokowi membuat kebijakan ekonomi mulai 1-10, banyak investor masuk ke Indonesia.

Menguatnya rupiah, IHSG, dan juga ekonomi secara makro, sebut Pramono Anung, harus tetap dijaga oleh pemerintah. Sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama bisa dilakukan di atas 5 %.

Dalam waktu dekat, sebut pria asal Kediri Jawa Timur ini, pemerintah akan menata kembali terutama kebijakan yang berkaitan dengan ease of doing bussines. Juga upaya menekan gini ratio atau tingkat kesenjangan antara kaya miskin.

“Beberapa program untuk mengatasi kemiskinan, di antaranya dengan KUR (kresit usaha rakyat dan lain-lain, akan diprioritaskan pemerintah,” tegasnya.

Saat disinggung mengenai penentuan harga bahan bakar minyak (BBM), Pramono Anung menyatakan,  pemerintah tidak bisa menentukan. Sebab, harga BBM ditentukan harga BBM dunia.

“Kita bukan pemain utama. Kita ini kan menjadi follower dari bench mark harga dunia,” jelasnya.

Dia menyampaikan, dengan kondisi turbulensi ekonomi dunia seperti saat ini, maka yang menjadi perhatian utama adalah menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.

Pemerintah, imbuhnya, juga perlu memiliki sumber pemasukan selain dari natural resourches andalan seperti batu bara, kelapa sawit, dan sebagainya. “Pemerintah harus mempunyai instrumen lain untuk meningkatkan penerimaan selain pajak tentunya,” pungkasnya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS